Meski begitu, ada sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi. Seperti kesenjangan digital di beberapa daerah. Juga potensi resistensi dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh sistem birokrasi konvensional.
"Pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mengatasi tantangan ini. Sosialisasi yang masif, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas bagi siapa pun yang mencoba menghambat program ini," tegasnya.
Firman optimis gagasan sistem pelayanan pemerintah berbasis digital yang diusung Presiden Prabowo memiliki potensi besar membawa Indonesia menuju era baru tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan bersih dari korupsi.
"Ini adalah sebuah langkah maju yang patut didukung bersama demi terwujudnya Indonesia yang lebih maju dan sejahtera," pungkasnya.
Mengacu pada dokumen yang diunduh dari berkas.dpr.go.id, GovTech merupakan integrasi layanan publik dari tujuh kementerian yang dikembangkan oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri).
GovTech tidak hanya mengintegrasikan infrastruktur layanan berbagai kementerian melalui aplikasi. Tetapi mempunyai pusat data dan penyimpanan berbasis awan pemerintah (government cloud).
Salah satu wujud dari percepatan GovTech Indonesia adalah integrasi Kartu Identitas Digital (KID) sebagai single sign-on (SSO) atau sistem masuk tunggal untuk segala urusan pelayanan publik.
Dalam pelaksanaannya, GovTech adalah portal berbasis web yang menyediakan informasi dan akses ke beberapa fitur sistem informasi lainnya.
Rencananya, penyaluran bansos juga akan menggunakan GovTech. Nantinya, akan menggunakan teknologi face recognition dan biometrik untuk meminimalkan kesalahan dalam pendataan penerima manfaat. Sehingga distribusi bantuan lebih tepat sasaran.
"Jadi akan dilakukan pendataan ulang lagi, face recognition atau biometeric, dengan begitu kesalahan untuk target bansos maupun transfer cash itu sangat kecil," kata Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan.
Rencananya pilot project layanan digitalisasi pemerintah yang terintegrasi ini akan dilakukan pada akhir September 2025. Jika berjalan lancar maka akan diluncurkan secara nasional di tahun 2026.
"Mungkin akhir September pilot project. Kalau itu semua berjalan baik, 2026 akan dilaunching secara nasional. Jadi betul-betul bertahap tindak lanjut dan kemudian sambil melihat kekurangan di sana sini," jelas Luhut.
Dia menargetkan program ini akan menghemat penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dan subsidi lainnya hingga Rp500 triliun.
“Kita akan menghemat Rp500 triliun lebih. Misalnya untuk Bansos atau cash transfer, transfer subsidi. Juga nanti mungkin ada stimulus dan sebagainya. Semua itu betul-betul targeted,” tegasnya.
Program ini juga dapat dukungan penuh dari parlemen. Wakil Ketua Komisi I DPR RI menyebut aspek keamanan siber merupakan fondasi utama pengembangan GovTech.
Menurutnya, GovTech akan menjadi tulang punggung penyaluran bansos dan layanan publik lainnya.