JAKARTA, DISWAY.ID – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti adanya dugaan ribuan titik dapur fiktif dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan pembenahan serius, terutama dalam hal verifikasi dan pengawasan di lapangan.
Dalam rapat kerja dengan BGN pada Senin lalu, Nurhadi mengungkapkan bahwa ia sebelumnya telah melaporkan praktik penjualan lokasi dapur MBG oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
“Seperti yang pernah saya laporkan, ada oknum yang menjual lokasi titik dapur. Ternyata benar, buktinya BGN menemukan sekitar 5.000 titik fiktif setelah kebijakan roll back,” ujar Nurhadi, dikutip dari YouTube Komisi IX DPR RI, Jumat, 19 September 2025.
Nurhadi menilai temuan 5.000 dapur fiktif tersebut sebagai bukti lemahnya sistem pengawasan dan verifikasi yang diterapkan BGN.
Selain masalah dapur fiktif, ia juga menyoroti insiden keracunan makanan yang masih kerap terjadi di sejumlah wilayah. Menurutnya, hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan program MBG.
Desakan untuk Sidak dan Pengawasan Langsung
Nurhadi meminta Kepala BGN, Dadan Hindayana, untuk tidak hanya mengandalkan laporan formal, tetapi juga melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lapangan.
“Bapak harus turun langsung, bukan hanya saat acara seremonial atau launching dapur. Lakukan sidak rahasia ke dapur-dapur, bahkan dini hari, untuk melihat apa yang dilakukan oleh Kepala SPPI dan ahli gizi,” tegas Nurhadi.
BACA JUGA:Kerugian Negara Lebih Rp1 Triliun, KPK Telusuri Aliran Uang ke 400 Travel di Kasus Kouta Haji
Ia menambahkan, meskipun tenaga ahli gizi dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPI) telah mendapatkan pelatihan ketat di Universitas Pertahanan, kasus keracunan masih terjadi.
“Sudah ada ahli gizi dan kepala SPPI yang dilatih, tapi nyatanya keracunan masih terjadi di beberapa kabupaten,” ungkapnya.
Temuan 5.000 dapur fiktif ini menjadi sorotan serius, karena menunjukkan adanya potensi penyelewengan dalam pelaksanaan program MBG.
Nurhadi mendesak BGN untuk memperbaiki sistem verifikasi data dan memperketat pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai rencana dan aman bagi masyarakat.