"Ombudsman sangat tidak mengharapkan program MBG ini dijadikan kanal yang membangkitkan kemarahan masyarakat yang berpotensi ditumpangi oleh kepentingan politik tertentu dan ini yang harus diwaspadai di kemudian hari," katanya.
Yeka menegaskan, dengan adanya sejumlah masalah tersebut, pemerintah dalam hal ini Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kemenko Pangan, harus melakukan langkah perbaikan yang cepat, terukur dan transparan.
Ia menilai, dengan langkah pasti tersebut, tujuan utama dari program MBG yaitu memberikan gizi yang cukup kepada masyarakat dapat tercapai dengan baik.
BACA JUGA:Lowongan Kerja Rekrutmen PLN 2025 Resmi Dibuka Hari ini, Lulusan D3 hingga S1 Bisa Daftar
BACA JUGA:Universitas Esa Unggul Selenggarakan Bimtek Tracer Study Bersama LLDIKTI Wilayah III
Kajian ini, dilakukan usai maraknya kasus keracunan akibat makanan MBG yang dialami oleh ribuan siswa di berbagai daerah.
Sebagai informasi, Pemerintah lewat Kementerian Kesehatan telah menyiapkan langkah usai Kejadian Luar Biasa (KLB) pada program makan bergizi gratis (MBG) yang membuat ribuan siswa keracunan di berbagai wilayah.
Untuk merespon itu, diselenggarakannya rapat koordinasi terbatas (rakornas).
Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa pihaknya membantu menyiapkan ahli gizi untuk menjalankan program ini.
BACA JUGA:50 Link Twibbon Hari Kesaktian Pancasila 2025 Gratis dan Terbaru, Bagikan ke Medsos
"Ahli gizinya sedang saya persiapkan untuk sementara akan kita bantu dari Kemenkes," ujar Budi pada Minggu, 28 September 2025.
Dalam hal ini, Budi belum merinci berapa banyak jumlah ahli gizi yang ditugaskan ke Badan Gizi Nasional (BGN) dalam program MBG ini.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah fokus untuk mempercepat BGN agar seluruh dapur memenuhi syarat.