Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian HAM berencana melakukan penandatanganan MoU dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna memperkuat pengawasan.
BACA JUGA:Siswi SMKN 1 Cihampelas Meninggal, Pernah Konsumsi Paket MBG
Pigai menegaskan bahwa evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan demi memastikan makanan yang diberikan bergizi, aman, dan bermanfaat.
"Negara harus hadir. Kita akan perbaiki setiap lubang yang ada, tetapi program yang menyentuh hak dasar rakyat ini tidak boleh dihentikan hanya karena insiden di titik-titik tertentu," tutup Pigai.