Pertanyaan besarnya adalah bagaimana Polri dapat mengeliminasi berbagai isu dan sorotan yang selama ini merusak citra dan kepercayaan publik?
Mengapa Polri Selalu Jadi Sorotan
1. Posisi Strategis dan Interaksi Langsung dengan Masyarakat
Polisi adalah ujung tombak penegakan hukum yang paling terlihat oleh publik. Setiap hari, berinteraksi langsung dengan warga. Mulai dari tilang, pembuatan SKCK, hingga penanganan laporan. Interaksi yang intens ini membuat setiap tindak-tanduknya mudah menjadi bahan perhatian.
2. Wewenang yang Kuat dan Hak Istimewa
Polri memiliki wewenang yang sangat besar. Seperti menangkap, menahan, dan menyidik. Wewenang ini, jika tidak disertai dengan akuntabilitas yang tinggi, sangat rentan disalahgunakan. Sorotan bertujuan untuk mengawasi penggunaan wewenang ini agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.
3. Masalah Klasik: Oknum dan Pungli
Isu tentang oknum dan pungutan liar (pungli) adalah persoalan lama yang terus menghantui citra Polri. Masyarakat yang merasakan langsung praktik ini akan dengan vokal menyorotinya. Baik melalui media sosial maupun pengaduan formal.
4. Tuntutan Reformasi yang Belum Sepenuhnya Terpenuhi
Sejak pemisahan dari TNI, tuntutan untuk reformasi total selalu mengemuka. Sorotan adalah bentuk kekecewaan atau ketidaksabaran publik terhadap proses reformasi yang dianggap berjalan lambat atau belum menyentuh akar masalah.
5. Era Digital dan Media Sosial
Setiap insiden yang melibatkan polisi, sekecil apapun, dapat dengan cepat menjadi viral di media sosial. Ini memperbesar sorotan dan memaksa institusi lebih transparan dan cepat dalam merespons suatu peristiwa.
Mendekatkan Polisi dengan Rakyat
Keinginan Presiden Prabowo sederhana: Menjadikan aparat berseragam cokelat sebagai Polisi Piandel.
Artinya polisi yang dipercaya. Polisi yang membawa ketenteraman. Polisi yang dapat diandalkan.
Ini adalah upaya mengembalikan citra Polri sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
- Community Policing yang Intensif: Program Polisi Sahabat Anak, Polisi Peduli Lingkungan, dan Bhabinkamtibmas akan dihidupkan kembali dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan proaktif. Anggota Polri didorong untuk benar-benar mengenal dan menyatu dengan warga di wilayah binaannya.
- Reformasi Layanan Publik: Pelayanan seperti pembuatan SKCK, SIM, dan laporan pengaduan akan disederhanakan dengan memanfaatkan teknologi online. Ini akan memangkas birokrasi yang berbelit dan mengurangi potensi pungutan liar (pungli).
- Komunikasi Publik yang Humanis: Polri akan didorong untuk memiliki strategi komunikasi publik yang lebih empatik dan informatif. Termasuk memanfaatkan media sosial untuk edukasi hukum dan membangun narasi positif. Presiden Prabowo memahami kesejahteraan yang layak adalah fondasi untuk membangun etos kerja yang professional. Bebas dari praktik korupsi, suap dan kolusi.
- Peninjauan Ulang Sistem Tunjangan dan Gaji: Dilakukannya kajian komprehensif untuk menyesuaikan gaji dan tunjangan anggota Polri dengan beban tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga polisi dapat hidup layak tanpa perlu mencari penghasilan tambahan yang tidak halal.
- Perbaikan Fasilitas Perumahan dan Kesehatan: Pembangunan dan renovasi asrama serta perumahan dinas yang layak huni, serta peningkatan fasilitas kesehatan (Faskes) untuk anggota dan keluarganya.
- Program Dukungan Mental dan Spiritual: Penyediaan layanan konseling dan pembinaan kerohanian untuk membantu anggota mengelola stres dan menjaga mental yang sehat dalam menjalankan tugas yang penuh tekanan.
Komisi Reformasi Polri yang digagas Presiden Prabowo Subianto memiliki sejumlah kelebihan dan keunggulan yang diharapkan mampu mendorong perubahan signifikan.
Inisiatif ini datang dengan dukungan politik. Komandonya langsung dari Presiden.