Pembentukan Komisi Reformasi Polri di tingkat kepresidenan menunjukkan pembenahan Polri adalah prioritas nasional.
Ini dinilai penting untuk memastikan hambatan birokrasi, resistensi internal, hingga kebutuhan anggaran untuk reformasi lebih mudah diatasi.
Prabowo, dengan gaya kepemimpinan yang dikenal tegas, tentu akan memastikan accountability dan delivery dari setiap program yang telah ditetapkan.
Integrasi dengan Asta Cita
Komisi Reformasi Polri tidak berdiri sendiri. Kinerja Polri diintegrasikan mendukung program-program unggulan nasional.
Contoh, Polri aktif merekrut bintara khusus untuk mendukung program ketahanan pangan. Terlibat pembangunan fasilitas untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Integrasi ini mengubah peran Polri. Dari sekadar penegak hukum menjadi bagian integral dari pembangunan nasional.
Meskipun memiliki landasan yang kuat, reformasi Polri tentu saja memiliki sejumlah tantangan besar.
Tantangan Internal: Resistensi dari oknum-oknum yang telah nyaman dengan status quo merupakan tantangan klasik. Perlu pengawasan ketat dan penegakan etik untuk memastikan reformasi tidak hanya lips service.
Tantangan Eksternal: Akuntabilitas dan komitmen reformasi harus melibatkan masyarakat. Reformasi wajib melibatkan masyarakat sipil. Ini agar berdampak positif bagi demokrasi. Yang terpenting memastikan Polri benar-benar melindungi dan mengayomi rakyat. Bukan hanya melayani elite.
Reformasi yang digagas bukan sekadar perbaikan kosmetik. Tetapi fondasi kokoh untuk memastikan Polri menjadi garda terdepan.
Menjaga kedaulatan, ketertiban, dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Ini adalah kesempatan bagi Polri bertransformasi dan menunjukkan martabat profesionalnya di hadapan publik.
Presiden Prabowo Subianto juga telah menegaskan Polri harus semakin profesional dan berbakti kepada bangsa.
Visi ini selaras dengan program utamanya: Asta Cita. Intinya menekankan pada penguatan sistem pertahanan dan keamanan negara.
Dalam konteks Polri, ini diterjemahkan menjadi upaya menciptakan kepolisian yang:
- Tangguh: Memiliki kemampuan operasional yang mumpuni dalam menghadapi tantangan keamanan modern. Termasuk kejahatan transnasional dan siber.
- Bersih: Bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menjunjung tinggi kode etik profesi.
- Berpihak kepada Rakyat: Menempatkan kepentingan dan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama, serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).
Pembentukan Komisi & Tim Reformasi Polri
Salah satu langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo adalah pembentukan Komisi Reformasi Polri. Statusnya ad hoc atau sementara.