JAKARTA, DISWAY.ID – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus mempercepat proses sertifikasi halal bagi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah strategis terbaru yang diambil adalah memberikan pelatihan kepada ribuan Kepala Dapur MBG di seluruh Indonesia untuk menjadi Penyelia Halal.
BACA JUGA:TPA Cipeucang Disegel KLH, Pemkot Diberi Waktu Hingga Akhir Tahun
BACA JUGA:Haikal Hassan Teken MoU: Susu Nestlé Siap Masuk Program MBG dengan Harga Khusus
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendata dan memproses pelatihan bagi 5.000 Kepala Dapur yang berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pelatihan ini menjadi prioritas karena para Kepala Dapur memegang peran sentral dalam menentukan kualitas dan kehalalan makanan yang disajikan kepada pelajar.
"Prioritas kami itu pertama semua kepala dapur itu dalam proses pelatihan untuk menjadi penyelia halal. Karena menjadi penyelia halal, (mereka) akan tahu daily activity-nya seperti apa,” ujarnya di Mall Ciputra Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin 6 Oktober 2025.
Hasan menjelaskan bahwa proses sertifikasi tersebut melibatkan berbagai pihak, antara lain BPJPH RI, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI.
BACA JUGA:Alasan Program MBG Tak Boleh Dihentikan: Terbukti Berhasil Tekan Stunting
BACA JUGA:Cegah Keracunan Massal Terulang, Pemerintah Targetkan Perpres Pelaksanaan MBG Selesai Pekan Ini
"Artinya, kami ingin meningkatkan mutu pada pelakunya (kepala dapur),” ujarnya.
Haikal menyebutkan, hingga saat ini terdapat sekitar 5.000 kepala dapur yang telah terdaftar dan sedang menjalani pelatihan secara berkala.
“Kita bikin pelatihan secara berkala, sekali pelatihan itu bisa 1.000-an, jadi berkala, sabar semua dalam proses,” katanya.
Prioritas Produk Dalam Negeri
Dalam kesempatan yang sama, BPJPH juga merekomendasikan kepada pihak penyelenggara MBG untuk memaksimalkan penggunaan produk-produk dalam negeri dalam pengadaan wadah makanan.
"Kami lagi usulkan, cintailah produk-produk Indonesia. Lebih dulu kita prioritaskan penggunaan produk dalam negeri. Hal ini untuk memudahkan pemerintah dalam menjamin kualitas barang yang diproduksi," tutup Haikal.