JAKARTA, DISWAY.ID-- Tragedi robohnya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan 67 orang, memicu reaksi keras dari berbagai pihak.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mendesak Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera mengevaluasi izin operasional ponpes tersebut.
BACA JUGA:Big Bad Wolf (BBW) Books Kembali Hadir di Jakarta dengan Skala Lebih Besar dan Hadiah Spektakuler
"Kami mendesak juga Kemenag untuk mengevaluasi izin dari ponpes tersebut,"tegas Singgih dalam keterangannya.
Ia menambahkan, pihaknya akan segera memanggil Kemenag untuk dimintai keterangan setelah masa reses DPR berakhir.
"Kita akan segera memanggil Kemenag setelah masa reses selesai,” ujarnya.
Seperti diketahui, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, mengumumkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penataan Pembangunan Pesantren.
BACA JUGA:Kiat Sukses Turunkan Berat Badan dengan LIGHTweight Challenge Hingga 24,5 Kg, Gak Bakal Gagal Diet!
BACA JUGA:Pramono Prediksi Indonesia Menang Lawan Arab Saudi: Jadi Kado Buat Erick Thohir
Satgas ini akan bekerja lintas kementerian dan lembaga untuk melakukan audit dan rehabilitasi keamanan fisik bangunan pesantren di seluruh Indonesia.
"Dimulai dengan audit oleh pasukannya Pak Menteri PU. Audit kita lihat data dari pemerintah daerah, data dari masyarakat," kata Cak Imin Selasa 7 Oktober 2025.
Lebih lanjut, Cak Imin menyebut bahwa hingga akhir tahun 2025, Satgas akan fokus merenovasi pesantren-pesantren yang terbukti rawan ambruk berdasarkan hasil audit.
"Dengan demikian, bisa segera menghindari gedung roboh," tegasnya.
Insiden di Ponpes Al-Khoziny menjadi pengingat serius akan pentingnya pengawasan terhadap kelayakan bangunan lembaga pendidikan, khususnya pesantren yang menampung ribuan santri dari berbagai daerah.