JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merespon soal sikap protes 18 kepala daerah akibat dana Transfer ke Daerah dipangkas.
Ia mengatakan pihaknya akan mengevaluasi dahulu anggaran tersebut hingga pertengahan tahun. Ia meminta kepada seluruh kepala daerah untuk memastikan anggaran yang ada agar terserap dengan baik.
BACA JUGA:Profil dan Harta Kekayaan Dony Oskaria yang Resmi Dilantik Jadi Kepala BP BUMN
BACA JUGA:Sekolah Garuda Hadir, Anak Tukang Tambal Ban Yakin Bisa Kuliah di Cambridge
"Jadi dia semuanya kalau di potong anggarannya pasti protes, saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ini ke atas meng-update kalau ekonomi sudah mulai bagus dan pajak kita membaik. Kalau ekonomi bagus otomatis ya pajaknya naik ya," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu, 8 Oktober 2025.
Ia pun berjanji akan menambah anggarannya apabila digunakan dengan tepat.
"Nanti kita lihat, saya pesan ke mereka pastikan aja penyerapan anggaran bagus. tepat waktu dan gak ada yang bocor. kalau itu terjadi maka tahun depan kita bisa surplus ke atas, dan (minta) ke DPR untuk menambah (anggaran)," ungkapnya.
BACA JUGA:Murid Berprestasi Yakin Sekolah Garuda Bisa Jadi Jembatan Wujudkan Mimpi Kuliah di Luar Negeri
BACA JUGA:Kakanwil Jateng Saiful Mujan Dicecar Penyidik KPK soal Pengaturan Haji Reguler
"Harusnya kalau bagus selama ini (serapan anggaran) juga gak akan tarik ke atas ke pusat. jadi pastikan desentralisasi bisa jalan lagi dengan implementasi kebijakan yang lebih bagus," sambungnya.
Sebelumnya, 18 gubernur dari berbagai provinsi menyampaikan protes terhadap kebijakan pemerintah pusat yang memangkas anggaran Transfer ke Daerah (TKD).
Langkah ini merupakan bentuk penolakan atas kebijakan pemotongan TKD yang dinilai membebani daerah, terutama dalam pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, bersama para anggota Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).