Rp2,2 T Beban Tahunan Whoosh, Pengamat Tolak APBN Bayar Utang: Biar Danantara yang Urus

JAKARTA, DISWAY.ID — Penolakan tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menutup utang proyek Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk pengamat transportasi Djoko Setijowarno.

Menurut Djoko, anggaran Rp 2,2 triliun per tahun itu terlalu besar dan tidak adil jika dibebankan ke rakyat seluruh Indonesia, padahal manfaatnya terbatas di wilayah Jawa.

“Saya kira itu pernyataan yang bagus, saya mendukung,” ujar Djoko saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 14 Oktober 2025.

BACA JUGA:Menkeu Purbaya Tolak APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh! Siapa Akhirnya yang Tanggung?

Ia menilai dana segitu seharusnya diprioritaskan untuk subsidi transportasi di 40 kota besar dan sedang di Indonesia, agar manfaatnya dirasakan lebih luas. “Bukan hanya Jakarta-Bandung saja,” tegas Djoko.

Pernyataan Purbaya ini merespons isu utang proyek senilai Rp 116 triliun yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), kini di bawah pengawasan Badan Pengelola Investasi (Danantara).

“Biarkan Danantara yang mikirin dan melobi, jangan rakyat yang disuruh bayar,” tambah Djoko, menekankan bahwa tanggung jawab pembayaran seharusnya ditangani holding BUMN tersebut, bukan APBN.

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Dinilai Belum Mendesak

Djoko juga menolak rencana lanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, yang disebut Istana sedang dipikirkan sebagai pengembangan.

Menurutnya, Pulau Jawa sudah terkoneksi baik melalui jalan tol dan kereta api existing. “Yang dibutuhkan sekarang pembangunan transportasi perkotaan dan perdesaan, serta reaktivasi jalur kereta yang sudah ada,” jelasnya.

BACA JUGA:Pembiayaan Utang Kereta Cepat Whoosh Tak Akan Gunakan APBN, Pemerintah Siapkan Skema Alternatif

Ia khawatir proyek baru justru menggerus penumpang transportasi lain, seperti penerbangan domestik. “Nanti kalau dibangun Jakarta-Surabaya, bandaranya bisa mati. Karena kereta cepat itu akan menggerus penumpang bandara,” ujar Djoko.

Pengamat ini menekankan bahwa APBN milik seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke, bukan hanya untuk Pulau Jawa.

Ia menyoroti daerah penghasil SDA seperti Morowali, Halmahera, Natuna, dan Kalimantan yang masih minim infrastruktur.

“Masa Rp 2,2 triliun hanya untuk Jakarta-Bandung? Daerah luar Jawa banyak yang penghasil tambang tapi pembangunannya minim. Itu rakyat juga harus dapat keadilan,” katanya.

BACA JUGA:Diborgol, Pasrah Praperadilannya Ditolak, Nadiem Kembali Jalani Pemeriksaan Kejagung

Djoko menilai proyek Whoosh bukan gagal total, tapi bisa jadi beban fiskal negara jika utangnya dibayar APBN.

“Bukannya gagal, tapi bisa menggerus APBN. Harusnya digunakan untuk kebutuhan masyarakat secara luas,” pungkasnya.

Dukungan Djoko sejalan dengan respons Istana yang mencari skema alternatif, seperti suntikan modal ke PT KAI atau penyerahan infrastruktur ke pemerintah.

Langkah ini diharapkan menjaga disiplin fiskal sambil memaksimalkan manfaat proyek strategis nasional.