JAKARTA, DISWAY.ID -- Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin melakukan pertemuan dengan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf alias Gus Irfan, di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung), Selasa, 14 Oktober 2025.
Gus Irfan mengungkapkan bahwa isi pertemuan itu membahas terkait amanah Presiden Prabowo Subianto tentang pelaksanaan haji.
BACA JUGA:Panasnya Ruang Ganti Timnas Indonesia, Sumardji Ungkap 'Dosa' Justin Hubner
Dibawah Kementerian Haji dan Umroh harus bersih dan transparan.
"Karena itu sejak awal kita sudah memulai minta pendampingan dari kejaksaan Agung dan juga kemarin kita ketemu temen-teman dari KPK, sama, dalam rangka mewujudkan amanah presiden bahwa proses haji harus transparan dan akuntabel," ujarnya Selasa, 14 Oktober 2025.
Tak hanya itu, Gus Irfan bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak, juga membahas proses peralihan aset dari Kementerian Agama, dalam hal ini Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) ke Kementerian Haji.
"Kita juga minta pendampingan agar bahwa aset-aset yang akan kami terima nanti bener-benar, aset-aset yang bersih, clean, tidak ada permasalahan di kemudian hari," tutur Gus Irfan.
BACA JUGA:Lita Gading Penuhi Panggilan Polisi atas Laporan Ahmad Dhani
Termasuk juga, lanjut Gus Irfan, pihaknya meminta Kejagung memasukan beberapa nama yang akan masuk ke Kementerian Haji, untuk memastikan mereka bersih dari tindakan yang tak diinginkan.
"Sekitar 300-400 orang yang akan masuk ke kementrian haji untuk ditracking, ditracking oleh Kejaksaan Agung untuk bisa memastikan bahwa mereka orang-orang bersih dan bisa bergabung dengan kami di kementerian haji," tuturnya.
Sementara itu, JA Sanitiar Burhanuddin, mengatakan pihaknya akan mendukung penuh apa yang diharapkan dan diminta oleh Kementerian Haji dam Umrah.
BACA JUGA:5 Contoh Prompt Gemini AI Foto Pasangan Prewedding yang Romantis, Hasilnya Dijamin Realistis
"Dan tentunya ini adalah dalam rangka kebersihan. Bukan bersihnya bersih-bersih kotor-kotoran, Tapi hal-hal yang menghindarkan dan menjadi perbuatan-perbuatan yang adanya korup di situ," ujar dia.
Burhanuddin menegaskan, Korps Adhyaksa akan mencegah perbuatan-perbuatan atau kasus di Kementerian Agama yang seharusnya tidak mereka lakukan. Di Kementerian Haji ini, pihaknya akan terus memantau.