“Bagaimana mungkin perusahaan yang baru berdiri tahun 2017 sudah mengajukan perubahan nama pada 2011? Ini jelas dugaan pemalsuan dokumen,” ujar Ronald.
KOSMAK juga menduga keterlibatan mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman dalam penerbitan izin tambang dengan dokumen palsu.
Mereka mengaku siap menyerahkan bukti lengkap kepada Presiden Prabowo dan Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua Pengarah Satgas PKH.
BACA JUGA:Kejar Bandar Judi Online Sampai ke Luar Negeri, Gembongnya Ada di Taiwan
“Kami percaya Presiden Prabowo punya komitmen kuat untuk menegakkan keadilan dan integritas di tubuh penegak hukum,” tegas Ronald.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Agung belum memberikan tanggapan atas laporan yang dilayangkan KOSMAK.
Koalisi ini terdiri dari Koalisi Sipil Selamatkan Tambang, Tim Demokrasi Perjuangan Indonesia (TPDI), dan Pergerakan Advokat Nusantara (PANNAS)