JAKARTA, DISWAY.ID -- Kementerian Haji dan Umrah memutuskan hanya akan menggunakan dua syarikah, dari perusahaan penyedia layanan di Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji 2026.
Kebijakan ini diambil untuk menghindari kekacauan seperti yang terjadi pada musim haji 2025.
"Dulu kita tahun 2025 milih delapan syarikah, dan itu kekacauannya luar biasa. Untuk memitigasi agar tidak terulang, maka kita meminimalkan jumlah syarikah," ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak.
BACA JUGA:Wow! Ada Najeela Shihab di di Grup WA 'Mas Menteri Core' Nadiem Makarim, Apa yang Dibahas?
BACA JUGA:Bikin Resah Travel, Dahnil: Penyelenggara Umrah Perlu Adaptif Hadapi Era Umrah Mandiri
Keputusan ini juga merupakan hasil rekomendasi dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
"Saudi Arabia mengusulkan kami hanya menggunakan maksimal dua syarikah. Setelah diskusi panjang, kami bersepakat menunjuk hanya dua syarikah dari 66 yang ikut lelang," ungkapnya.
Dahnil memastikan tidak ada intervensi dalam proses pengadaan.
"Dua syarikah ini dipilih berdasarkan hasil seleksi tim pengadaan. Tidak ada intervensi dari saya, Pak Menteri, atau siapapun," tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah dan DPR berencana menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2026 meski nilai tukar dolar AS terhadap rupiah meningkat.
"Amanah Presiden memang ongkos haji harus turun, dan DPR tadi sebagian besar bersepakat terkait dengan upaya kita menyisir satu per satu komponen biaya haji yang bisa diturunkan," ujar Dahnil.
BACA JUGA:Wamenhaj: Kuota Haji 2026 Sebanyak 221 Ribu, BPIH Diusulkan Rp88,4 Juta
BACA JUGA:Pemerintah dan DPR Sepakat Turunkan Biaya Haji 2026, Ditargetkan Rampung Awal November
Danhil mengatakan bahwa yang jadi masalah adalah nilai tukar rupiah yang naik turun.
Meski kurs dolar naik menjadi Rp16.500, pemerintah berupaya menekan komponen yang bisa diefisienkan.