JAKARTA, DISWAY.ID-- Dalam upayanya untuk memperkuat perlindungan kepada pasar domestik, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) turut menegaskan komitmennya untuk memperkuat ekspansi industri ke pasar global melalui diversifikasi ekspor dan diplomasi industri yang lebih proaktif.
Dalam hal ini, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa negara-negara non- tradisional nantinya akan menjadi sasaran utama pengembangan pasar, disertai upaya memperluas partisipasi Indonesia dalam rantai pasok global.
BACA JUGA:Dokter Oky Ungkap Keinginan Nikita Mirzani Jika Tak Divonis 4 Tahun Penjara: Ingin Umrah
BACA JUGA:Partai Gelora Tangerang Rayakan HUT ke-6 dengan Aksi Sosial Bersih-Bersih Masjid
"Kemenperin juga akan meningkatkan investasi pada sektor industri bernilai tambah tinggi yang berorientasi substitusi impor. Setiap investasi harus menghasilkan efek berganda berupa penciptaan lapangan kerja berkualitas, peningkatan produktivitas, serta penguatan struktur industri nasional.
“Pemerintah akan memberikan prioritas pada investasi di sektor mineral strategis, kimia dasar, farmasi, komponen elektronik, dan pangan," tutur Menperin Agus di Jakarta, pada Selasa 28 Oktober 2025.
Di sisi lain, Menperin Agus juga turut menekankan akan pentingnya sinergi lintas kementerian dan lembaga, seperti dengan Kementerian ESDM untuk pasokan energi, Kementerian ATR/BPN untuk lahan industri, Kementerian Keuangan untuk insentif fiskal, Kemendag untuk kebijakan perdagangan, dan BRIN untuk penguatan riset.
BACA JUGA:Setahun Pemerintahan Prabowo Gibran: Kopdes Merah Putih, Mesin Penggerak Menuju Swasembada Desa
"Kemenperin tidak boleh pasif. Kita harus aktif memperjuangkan kepentingan industri nasional dalam forum lintas kementerian," tegasnya.
Lebih lanjut, Agus juga turut menekankan bahwa nantinya, penguatan industri halal juga menjadi prioritas strategis.
Dalam hal ini, ekosistem halal akan dikembangkan secara menyeluruh dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi produk, sehingga Indonesia dapat menjadi produsen utama industri halal dunia.
Selain itu, revisi kebijakan TKDN juga diharapkan memperkuat struktur industri nasional melalui mekanisme sertifikasi yang lebih sederhana, transparan, dan akuntabel.
BACA JUGA:Megawati Sudah Wanti-wanti, Kini Whoosh Diselidiki KPK, PDIP: Kami Dukung Sepenuhnya
BACA JUGA:Dukung Program 3 Juta Rumah, BNI Salurkan 109 Ribu KPR Subsidi