JAKARTA, DISWAY.ID - Rencana redenominasi mata uang Rupiah oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kini turut menuai kekhawatiran dan kontra dari para kalangan Ekonom dan Pakar Ekonomi.
Bukan tanpa alasan. Pasalnya, dalam konteks ekonomi yang masih rapuh akibat tekanan daya beli serta stagnasi investasi, rencana redenominasi justru dinilai sebagai kebijakan yang kurang persiapan.
BACA JUGA:KPK Masih Penyelidikan Whoosh, Fokus Pengadaan Lahan Halim–Bandung
BACA JUGA:Bertemu Menko Airlangga, Pramono Usulkan Dua Proyek DKI Jadi PSN
Hal serupa juga turut diungkapkan oleh Ekonom sekaligus Pakar Kebijakan Publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat.
Menurutnya juga, langkah redenominasi ini sendiri bukanlah solusi untuk tantangan nyata seperti pengangguran muda yang mencapai lebih dari 8 persen, daya beli masyarakat kelas menengah bawah yang belum pulih penuh, serta tekanan fiskal yang meningkat akibat subsidi energi dan bansos.
“Redenominasi seolah ingin memberi kesan “ekonomi kita sudah siap”. Padahal, kesiapan sejati bukan diukur dari panjang pendeknya angka di mata uang, melainkan dari ketahanan ekonomi masyarakat dan efektivitas kebijakan publik,” tegas Achmad ketika dihubungi oleh Disway, pada Senin 10 November 2025.
Lebih lanjut, Achmad juga menambahkan bahwa redenominasi ini sendiri tidak bisa serta merta diterapkan di Indonesia. Dalam hal ini, dirinya mencontohkan dimana redenominasi pernah berhasil di negara-negara dengan stabilitas makro yang kuat dan kepercayaan publik tinggi, seperti Turki pada 2005 atau Korea Selatan, yang melakukannya secara bertahap.
“Kondisi itu tidak bisa serta-merta diterapkan di Indonesia. Pertama, stabilitas rupiah saat ini masih sangat bergantung pada intervensi Bank Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berkisar di atas Rp 16.000, sementara tekanan impor dan ekspor yang melambat membuat ruang kebijakan moneter semakin sempit,” jelas Achmad.
BACA JUGA:3 Negara Ini Tak Siap Berlakukan Redenominasi, Kerek Kenaikan Inflasi
“Dari sisi psikologis, masyarakat kita masih berorientasi pada nominal besar. Seribu rupiah dianggap “uang kecil”, dan perubahan menjadi “satu rupiah baru” bisa menimbulkan kebingungan dalam harga pasar,” sambungnya.
Menko Airlangga: Belum Akan Dibahas
Sementara itu dalam menanggapi rencana redenominasi Rupiah ini, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa rencana ini sendiri masih belum akan dibahas dalam waktu dekat.
Dalam hal ini, Menko Airlangga turut menyatakan bahwa pihaknya masih belum dapat memberikan keterangan mengenai pemberian dukungan politik dari Presiden RI Prabowo Subianto kepada rencana redenominasi tersebut.
“Tidak dalam waktu dekat, nanti kita bahas ya,” ucap Menko Airlangga.