JAKARTA, DISWAY.ID - Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 November 2025, telah memicu pro dan kontra di berbagai kalangan masyarakat, terutama dari aktivis Hak Asasi Manusia (HAM).
Saat dimintai komentar secara langsung, Menteri HAM, Natalius Pigai, memilih untuk tidak memberikan tanggapan.
BACA JUGA:Polisi: Bom di SMAN 72 Mengandung Kalium Klorat, Terbuat dari Potongan Baja dan Seng!
BACA JUGA:Kartini Bluebird Rayakan 11 Tahun, Terus Dorong Kemandirian Ekonomi Keluarga Pengemudi
Usai menghadiri acara di kantornya, Natalius Pigai dihadang awak media yang ingin meminta pandangannya mengenai keputusan pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, tokoh yang masa kepemimpinannya diwarnai catatan kelam terkait dugaan pelanggaran HAM.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Pigai memberikan jawaban singkat dan tegas.
“Begini, pemberian penghargaan pahlawan kepada Pak Harto, saya Menteri Hak Asasi Manusia, saya no comment, titik. Tidak ada komentar soal itu,” ujar Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Selasa 11 November 2025.
Ketika wartawan kembali berusaha mendesak terkait sikapnya sebagai Menteri HAM terhadap isu pelanggaran HAM di masa Orde Baru, Pigai hanya tersenyum dan memilih meninggalkan lokasi, menandakan keengganannya untuk berkomentar lebih lanjut mengenai polemik tersebut.
BACA JUGA:Dampak Positif dan Negatif Game Online yang Bakal Dibatasi Buntut Tragedi Ledakan SMAN 72
Sikap 'no comment' Pigai ini kontras dengan tindakannya yang baru saja meresmikan nama kantor Kementerian HAM. Pada hari yang sama, Pigai menetapkan kantornya sebagai "Gedung K.H. Abdurrahman Wahid" dan ruang pelayanan publik utamanya sebagai "Ruang Marsinah". Kedua tokoh ini juga baru saja dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional.
• Gedung K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur): Pigai secara eksplisit menyatakan penamaan ini adalah bentuk penghormatan atas peran besar Gus Dur sebagai pejuang HAM, perdamaian, dan anti-rasialisme.
• Ruang Marsinah: Penamaan ini merupakan pengakuan atas perjuangan Marsinah sebagai simbol perjuangan hak asasi pekerja dan keadilan sosial.
Keputusan Pigai untuk mengabadikan nama Gus Dur dan Marsinah menunjukkan fokusnya pada tokoh-tokoh yang secara jelas melambangkan nilai-nilai pluralisme, keadilan sosial, dan pembelaan terhadap kelompok rentan, nilai-nilai yang ia harapkan menjadi jiwa bagi Kementerian HAM.
Keputusan pemerintah yang memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto akan terus menjadi bahan diskusi di ruang publik, sementara Menteri HAM memilih untuk membatasi komentarnya di ranah kebijakan yang sensitif tersebut.