JAKARTA, DISWAY.ID – Menjelang tutup tahun 2025 dan menyambut tahun baru 2026, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan apresiasi atas capaian realisasi investasi nasional yang dinilai memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Wakil Ketua Umum (WKU) Koordinator Bidang Investasi, Hilirisasi, Energi, dan Lingkungan Hidup Kadin Indonesia, Bobby Gafur Umar, mengungkapkan bahwa sepanjang periode Januari–September 2025, Indonesia berhasil mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp1.434,3 triliun, atau 75,3 persen dari target 2025 yang ditetapkan sebesar Rp1.905,6 triliun.
“Pertumbuhan di kabinet baru ini luar biasa. Angka ini selaras dengan rencana pertumbuhan 8 persen di akhir tahun 2029,” ujar Bobby Gafur dalam sambutannya pada Rakornas Bidang Sosial Kadin Indonesia di The Langham Hotel, Jakarta Selatan, Senin (17/11/2025).
BACA JUGA:Wamenperin Ungkap Industri Hijau Jadi Kunci Ekonomi RI
Bobby menjelaskan bahwa capaian investasi yang tinggi tersebut tidak lepas dari kolaborasi antar sektor industri.
Ia menyebut terdapat lima subsektor yang menjadi penyumbang terbesar realisasi investasi nasional tahun ini, yaitu:
- Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya: Rp196,4 triliun
- Transportasi, Gudang, dan Telekomunikasi: Rp163,6 triliun
- Pertambangan: Rp150,1 triliun
- Jasa Lainnya: Rp130,0 triliun
- Perumahan, Kawasan Industri, dan Perkantoran: Rp105,2 triliun
“Total investasi terbesar berasal dari sektor transportasi, pertambangan, jasa lainnya, perumahan, kawasan industri, dan perkantoran,” jelasnya.
BACA JUGA:Overstay 2.900 Hari! 3 WN Afrika 'Check-In' ke Penjara, Imigrasi Bongkar Fakta Mencengangkan
Dengan capaian tersebut, Kadin Indonesia bersama Pemerintah berkomitmen melakukan terobosan untuk menjaga iklim investasi tetap kompetitif.
Salah satu langkah strategis yang disiapkan adalah memperkuat kepastian hukum melalui penerapan Service Level Agreement (SLA) dan sistem fiktif positif perizinan.
Melalui kebijakan ini, perizinan usaha nantinya tidak lagi berbasis risiko melalui OSS (one size fits all), tetapi dibuat lebih sederhana dan menyesuaikan jenis usaha.
“Ke depan, energi Pemerintah juga harus lebih fokus pada lingkungan. Diharapkan hal ini masuk dalam rencana kerja kami,” tutup Bobby.