II DPR RI telah menetapkan sejumlah langkah strategis, termasuk mendorong penyelesaian non-litigasi, meminta kementerian/lembaga melakukan verifikasi aset secara terbuka, dan mempercepat proses administratif untuk memulihkan hak warga.
Sepanjang proses ini, Adies Kadir berperan aktif sebagai penghubung antara kementerian, pemerintah daerah, Pertamina, serta perwakilan warga agar penyelesaian dapat berjalan lancar dan tetap sesuai regulasi.
Pertemuan ini diikuti unsur pimpinan DPR RI, pimpinan Komisi II dan VI, jajaran Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kota Surabaya, Direksi Pertamina, serta perwakilan warga terdampak EV.
Pemerintah, DPR, dan Pertamina Sepakati Akselerasi Penyelesaian Lahan EV Surabaya. Doc. Istimewa