JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menemukan adanya kejanggalan saat melakukan kunjungan selama dua hari pada 19–20 November 2025 di Kawasan Industri Indonesia Morowali (IMIP).
Kunjungan tersebut dilakukan Sjafrie Sjamsoeddin dalam kapasitasnya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional sekaligus Pengawas Tim Penertiban Kawasan Hutan.
BACA JUGA:Link Streaming Dangdut Academy 7 Top 6 Malam Kedua Hari ini, Siapa yang Akan Tersenggol?
BACA JUGA:Cara Dapat Tiket Gratis Ancol Spesial Hari Guru Nasional 2025, Cek Syarat dan Ketentuan
Isu akses di bandara IMIP tersorot sebab selama ini bandara dan komplek IMIP disebut-sebut sulit atau bahkan tidak bisa dimasuki oleh aparat pemerintah.
Selain itu juga tidak ada otoritas negara di bandara IMIP seperti Bea Cukai juga Imigrasi.
Sjafrie dengan tegas mengatakan bahwa “tidak boleh ada negara di dalam negara”.
Ini menegaskan kekhawatiran terkait potensi celah yang dapat mengancam kedaulatan ekonomi dan keamanan nasional.
BACA JUGA:Saat Hadiri Indonesia-Africa CEO Forum, Kadin Indonesia Ajak Perkuat Kolaborasi Ekonomi
BACA JUGA:Mitra dan Yayasan Wajib Kompak dengan Ka-SPPG demi Kelancaran Program MBG
Kontroversi ini memicu berbagai pertanyaan mengenai pengelolaan kawasan industri strategis di Sulawesi Tengah (Sulteng) itu.
Tidak Ada Otoritas Negara di Bandara IMIP
Menaggapi hal tersebut, Peneliti Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) Edna Caroline menyatakan bahwa hal itu berawal dari perintah Presiden Prabowo Subianto soal latihan TNI di daerah-daerah dekat tambang yakni di Bangka Belitung dan Morowali itu.
"Ini kayanya berawal dari perintah pak Presiden, jadi sebenarnya kalau menurut saya kalau kita merujuk lagi pada tahun 2014, itu kan pak Prabowo pada waktu kampanye udah ngomong bocor-bocor,” ujar Edna dalam sebuh wawancara, dikutip Selasa 25 November 2025.
BACA JUGA:Campus League Futsal Regional Jakarta 2025 Resmi Bergulir, 22 Tim Berebut Mahkota Juara