JAKARTA, DISWAY.ID — Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan pemerintah belum berencana membuka peluang bantuan luar negeri untuk penanganan bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatera.
Prasetyo menyampaikan apresiasi kepada negara-negara sahabat yang telah menyatakan perhatian dan kesiapan membantu. Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah saat ini masih mampu menangani dampak bencana dengan sumber daya yang tersedia.
“Untuk sementara ini belum (membuka peluang bantuan luar negeri). Meskipun kami mewakili Pemerintah Republik Indonesia menyampaikan terima kasih karena banyak sekali atensi dari negara-negara sahabat,” ujar Prasetyo, Kamis (4/12/2025).
BACA JUGA:Harga Tiket Susi Air ke Wilayah Bencana Sumatera, Paling Mahal 7 Ratus Ribuan Rupiah
Menurut Prasetyo, penanganan bencana di Sumatera hingga kini masih berjalan dengan menggunakan kemampuan pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut pemerintah memiliki kapasitas yang cukup dalam merespons situasi darurat.
“Kita merasa bahwa pemerintah, dalam hal ini kita semua, masih mampu mengatasi seluruh permasalahan yang kita hadapi,” kata dia.
Dana Siap Pakai Rp500 Miliar Disalurkan
Prasetyo menyebut total Dana Siap Pakai (DSP) yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu penanganan bencana di tiga provinsi di Sumatera mencapai sekitar Rp500 miliar.
“Kalau sampai terakhir, kurang lebih dua hari yang lalu masih di kisaran Rp500 miliar sekian,” ujarnya.
Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan darurat, mulai dari evakuasi, logistik, hingga pemulihan fasilitas dasar.
Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi bahwa pemerintah siap menambah alokasi DSP apabila kebutuhan di lapangan meningkat.
“Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung, apabila Dana Siap Pakai secara jumlah nominal itu perlu dilakukan penambahan, maka akan dilakukan penambahan,” kata Prasetyo.
Prasetyo memastikan pemerintah terus memantau perkembangan di lapangan dan mengoordinasikan penanganan bencana bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.