JAKARTA, DISWAY.ID - KPK melakukan penggeledahan terkait penanganan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan bahwa penyidik telah melakukan serangkaian penggeledaha di sejumlah lokasi, diantaranya di kantor bupati, kantor bina marga, dan juga rumah dinas bupati.
BACA JUGA:Dukung Program 1.000 Kapal Ikan, KKP Rekrut 10.900 Nakhoda dan ABK
BACA JUGA:Pemkot Tangsel Mulai Angkut Sampah Bertahap, Siapkan Solusi PSEL
Dalam penggeledahan itu, selain dokumen, penyidik juga mengamankan uang.
"Selain menyita dokumen, ada sejumlah uang juga yang diamankan dan disita. Jumlahnya nanti kami akan cek persisnya berapa, informasi awal mencapai ratusan juta rupiah," katanya kepada wartawan, Rabu 17 Desember 2025.
Ia menyampaikan bahwa lenggeledahan berlanjut hari ini. Dimana, kali ini dilakukan penggeledahan di Dimas Kesehatan Lampung Tengah.
"Hari ini tim juga masih melanjutkan pengledahan di sejumlah lokasi, diantaranya yang digeledah hari ini di Dinas Kesehatan," ungkapnya.
BACA JUGA:KPK Pastikan Penyidikan Kasus CSR BI–OJK Berjalan, Tersangka Anggota DPR akan Ditahan?
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi yang diduga mencapai lebih dari Rp5,2 miliar.
Selain Ardito Wijaya (AW), empat orang lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Empat tersangka lainnya yaitu Riki Hendra Saputra (RHS) anggota DPRD Lampung Tengah, Ranu Hari Prasetyo (RNP) adik Bupati, Anton Wibowo (ANW) Plt. Kepala Bapenda, serta Mohamad Lukman Sjamsuri (MLS) dari PT Elkaka Mandiri.
Plh Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Mungki Hadipratikto, membeberkan temuan awal dan peran pola suap tersebut.
"AW selaku Bupati Lampung Tengah periode 2025-2030 diduga mematok fee sebesar 15 hingga 20 persen dari sejumlah proyek di Pemkab Lampung Tengah," katanya saat konferensi pers di gedung merah putih, KPK, Kamis 11 Desember 2025.