Selisih ekstrem ini mencerminkan tingginya biaya distribusi sekaligus besarnya margin yang terakumulasi di sepanjang rantai perdagangan.
Reformasi rantai pasok kelapa karenanya menjadi agenda mendesak. Secara nasional, pasokan kelapa sebenarnya mencukupi, tetapi distribusinya timpang.
BACA JUGA:Wamentan Pastikan Perbaikan Lahan Pertanian Terdampak Banjir dan Longsor di Aceh dan Sumatera
BACA JUGA:Enam Bulan Program Desa Berdaya, PLN UIP JBB Dorong Kemandirian Pertanian dan Lingkungan Desa Ketos
Banyak sentra produksi berada di wilayah timur Indonesia, sementara pusat konsumsi dan industri pengolahan terkonsentrasi di Jawa dan Sumatra. Biaya angkut antarwilayah yang mahal dan keterbatasan infrastruktur logistik membuat pasokan dari daerah surplus sulit mengalir ke wilayah defisit.
Akibatnya, sebagian daerah mengalami lonjakan harga, sementara daerah lain justru kelebihan pasokan. Pemerintah perlu hadir melalui perbaikan konektivitas transportasi dan peningkatan sarana logistik.
Di luar infrastruktur fisik, pembenahan struktur pasar dan transparansi harga tak kalah penting. Rantai distribusi yang panjang menciptakan asimetri informasi.
Petani tidak mengetahui harga riil di pasar akhir, sementara konsumen tidak paham harga wajar di tingkat produksi. Kondisi ini membuka ruang spekulasi dan distorsi harga.
Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dapat menjadi opsi pengendalian sementara, tetapi tanpa kelancaran pasokan berisiko memicu kelangkaan.
Karena itu, solusi yang lebih berkelanjutan adalah membangun sistem informasi harga kelapa yang terbuka dan mendorong integrasi rantai pasok melalui kemitraan langsung petani atau koperasi dengan industri dan ritel, serta pemanfaatan platform digital farm-to-market.
BACA JUGA:Gubernur Aceh Mualem Temui Mentan Amran di Kediamannya, Bahas Pemulihan Pertanian Pascabencana
BACA JUGA:Harga Kelapa Mendadak Jadi Barang Mewah Naik 3 Kali Lipat Pasca Ramadan, DPR Buka Suara
Pengendalian Ekspor dan Hilirisasi Dalam Negeri
Lonjakan harga kelapa di dalam negeri tidak bisa dilepaskan dari derasnya arus ekspor kelapa bulat. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa sepanjang Januari–Oktober 2025, nilai ekspor kelapa bulat Indonesia mencapai sekitar Rp 3,46 triliun, melonjak lebih dari 140 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Sekitar 80 persen produksi nasional terserap pasar ekspor, terutama ke China, sehingga pasokan untuk pasar domestik menyusut signifikan.
Dalam kondisi ini, petani dan pengepul lebih memilih menjual ke eksportir karena harga lebih menguntungkan, sementara industri pengolahan dalam negeri kekurangan bahan baku dan konsumen lokal harus bersaing langsung dengan permintaan global.
Pasar domestik pun terdorong ke titik harga yang semakin menjauh dari daya beli masyarakat.