Harga Kelapa Mendadak Jadi Barang Mewah Naik 3 Kali Lipat Pasca Ramadan, DPR Buka Suara

JAKARTA, DISWAY.ID – Kenaikan harga kelapa yang terjadi setelah Ramadhan 2025 mengejutkan banyak kalangan.

Harga kelapa yang biasanya hanya Rp 8.000 per butir kini melambung tinggi hingga Rp 25.000 di beberapa daerah.

Lonjakan harga ini membuat banyak masyarakat resah, mengingat kelapa merupakan salah satu bahan pokok yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk masakan tradisional.

BACA JUGA:Semakin Naik, Harga Kelapa Bulat Kini Lebih Rp20.000 di Pasaran

DPR Soroti Dampak Harga Kelapa yang Meroket

Kenaikan harga kelapa yang terjadi pasca-Ramadhan ini langsung mendapat perhatian dari anggota legislatif.

Imas Aan Ubudiyah, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menilai bahwa kenaikan harga kelapa ini memberi dampak serius pada daya beli masyarakat.

“Kelapa adalah kebutuhan pokok sehari-hari. Dengan harga yang melonjak tinggi, masyarakat yang sebelumnya bisa membeli kelapa dengan harga wajar kini terpaksa mengeluarkan biaya lebih. Pemerintah harus turun tangan untuk memastikan harga yang adil,” tegas Imas dalam pernyataannya pada Kamis, 24 April 2025.

BACA JUGA:Harga Kelapa Bulat Melambung Tinggi, Pengusaha UMKM Beralih ke Santan Kemasan

Imas menjelaskan bahwa salah satu faktor utama penyebab lonjakan harga kelapa adalah peningkatan ekspor dan gangguan pasokan akibat cuaca ekstrem.

“Ekspor kelapa meningkat pesat, namun itu mengurangi pasokan kelapa di dalam negeri. Ditambah lagi, cuaca yang tidak menentu membuat produksi kelapa terganggu,” jelas Imas.

Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor kelapa bulat Indonesia pada Februari 2025 tercatat naik 29,84 persen dibandingkan bulan sebelumnya, dengan tujuan utama ekspor adalah Cina, yang menyerap sekitar 68.065 ton kelapa.

BACA JUGA:Ekspor Tinggi, Harga Kelapa Bulat Meningkat di Pasaran

Meski kenaikan ekspor kelapa memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional, Imas menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan domestik dan ekspor.

“Jangan sampai ada pihak yang diuntungkan sementara masyarakat di dalam negeri harus menanggung lonjakan harga yang tidak wajar. Pemerintah perlu melakukan intervensi pasar atau regulasi untuk mengatasi gejolak harga ini,” tambah Imas.

Sumber: