Tak hanya dealer yang terkena dampak, tetapi penyedia kendaraan pun menghadapi pelemahan kapasitas produk pabrik, sedangkan pemasok komponen juga kehilangan skala produksi.
Akibatnya, biaya per unit meningkat dan rencana penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) berisiko tertunda.
"Jika tekanan ini berlangsung lama, perusahaan akan menahan perekrutan tenaga kerja, mengurangi shift produksi, hingga menunda peluncuran model baru. Pada titik itu, industri bisa kehilangan momentum inovasi dan peluang ekspor," jelasnya.
Karena itu, Syafruddin menekankan pentingnya peran pemerintah dalam merancang kebijakan PPN yang lebih selektif.
Ia juga meminta adanya komunikasi publik yang jelas agar persepsi pasar tidak lebih merusak dibandingkan besaran tarif pajak itu sendiri.
"Sinkronisasi pajak pusat dan daerah juga krusial agar harga OTR tidak melonjak tak terkendali," tegasnya.
Di sisi lain, ia mendorong pelaku industri otomotif untuk tidak semata mengandalkan strategi diskon.
Menurutnya, pembiayaan kreatif, efisiensi logistik, serta penawaran nilai tambah kepada konsumen perlu diperkuat agar pasar tetap bergerak dan investasi tetap berjalan.
BACA JUGA:KPK Sita Barang Bukti Senilai Rp 6 Miliar Rupiah Dari OTT di Lingkungan Ditjen Pajak
Untuk segmen kendaraan mewah, Syafruddin menilai kenaikan pajak seharusnya diimbangi dengan insentif produktif, seperti dukungan riset dan pengembangan (R&D), percepatan pembangunan infrastruktur pengisian kendaraan listrik, serta kepastian regulasi emisi.
"kami berharap Dengan begitu, konsumen memahami alasan kualitas, dan pabrikan berani menanamkan modal jangka panjang secara konsisten dan terukur," pungkasnya.
Meski kenaikan PPN 12% sudah berjalan setahun, efeknya masih terasa di kantong masyarakat hingga di lini industri.
Dari ibu rumah tangga yang menahan belanja, hingga pabrikan otomotif yang menunda produksi, tekanan ini membentuk gelombang konsekuensi yang tak bisa diabaikan.
Tantangan kini bukan hanya soal angka pajak, tapi bagaimana kebijakan ini bisa menyeimbangkan keadilan sosial, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya, bagaimana langkah pemerintah dan respons sektor bisnis menghadapi tekanan ini, apakah solusi yang ditawarkan cukup untuk meredam gejolak yang semakin nyata?