Darurat! Reaktor Nuklir Serpong Terancam Berhenti Operasi Total Tahun Ini

Jumat 13-02-2026,06:42 WIB
Reporter : Khomsurijal W
Editor : Khomsurijal W

JAKARTA, DISWAY.ID- Reaktor Serba Guna G.A. Siwabessy (RSG-GAS) di Kawasan BRIN Serpong, Setu, Tangerang Selatan, terancam berhenti beroperasi total pada tahun 2026.

Kondisi darurat ini muncul karena krisis pasokan bahan bakar nuklir, sebagaimana diungkapkan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (10/2/2026).

Plt Kepala BAPETEN Zainal Arifin menyatakan bahwa pasokan bahan bakar nuklir untuk reaktor tersebut terancam terhenti akibat proses pengalihan aset PT Industri Nuklir Indonesia (INUKI) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang belum tuntas.

BACA JUGA:CATAT! Persija Jakarta vs Dewa United Diundur ke 15 Maret 2026, Ada Apa Jak?

INUKI merupakan satu-satunya produsen bahan bakar nuklir di Indonesia untuk kebutuhan reaktor riset Serpong.

"Kemungkinan tahun ini adalah tahun terakhir bisa beroperasi karena tidak adanya bahan bakar nuklir. Dengan tidak adanya INUKI, maka pasokan bahan bakar nuklir di reaktor Serpong terhenti," ujar Zainal Arifin.

Reaktor RSG-GAS, yang diresmikan pada 1987, memiliki daya 30 MWt dan berfungsi sebagai fasilitas riset serbaguna.

Reaktor nuklir ini mendukung produksi radioisotop untuk medis (radiofarmaka), uji material, penelitian nuklir, serta pengembangan teknologi nuklir nasional.

Saat ini, reaktor dioperasikan pada daya 15 MW untuk keamanan dan efisiensi.

Menurut BAPETEN, jika persoalan pasokan tidak segera diselesaikan, operasional reaktor bisa terhenti sepenuhnya tahun ini.

BACA JUGA:Alasan Polisi Tak Tahan Bahar bin Smith, Tulang Punggung Keluarga dan Status Guru

Hal ini berpotensi menghambat produksi radioisotop untuk kebutuhan kesehatan, seperti deteksi dini penyakit kanker dan pengobatan medis nuklir di Indonesia.

BRIN sebelumnya telah merencanakan revitalisasi reaktor hingga 2029, termasuk program pengelolaan penuaan (aging management) dan inspeksi bersama IAEA untuk menjaga keandalan keselamatan.

Namun, kendala administratif dan alih aset INUKI menjadi hambatan utama.

Pemerintah diminta segera menyelesaikan proses pengalihan aset agar pasokan bahan bakar bisa dilanjutkan.

Kategori :