JAKARTA, DISWAY.ID - Pelabuhan Kijing Kalimantan Barat yang belum berfungsi optimal sebagai pelabuhan ekspor impor kembali menjadi sorotan publik setelah mendapat kritik keras dari Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan.
Menanggapi polemik operasional Pelabuhan Kijing tersebut, Sofyano Zakaria selaku Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menilai kritik tersebut sebagai peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat.
Sebagai Proyek Strategis Nasional, Pelabuhan Kijing di Kabupaten Mempawah mulai dibangun pada 2018 dan diresmikan pada 9 Agustus 2022. Pelabuhan Kijing diproyeksikan menjadi gerbang utama logistik dan ekspor impor Kalimantan Barat guna meningkatkan daya saing ekonomi daerah.
Namun hingga 2026, operasional Pelabuhan Kijing dinilai belum berjalan optimal. Sofyano Zakaria menyoroti lemahnya infrastruktur konektivitas darat dari dan menuju kawasan pelabuhan, termasuk keterhubungan dengan wilayah hinterland sebagai salah satu penyebab utama belum maksimalnya fungsi pelabuhan ekspor impor tersebut.
Peran Strategis Pelabuhan Kijing untuk Ekonomi Kalbar
Menurut Sofyano Zakaria, keberadaan Pelabuhan Kijing sangat strategis dalam menekan biaya logistik dan memperkuat rantai pasok komoditas unggulan Kalimantan Barat seperti CPO, alumina, serta produk pertanian.
Optimalisasi Pelabuhan Kijing diyakini mampu menciptakan multiplier effect bagi perekonomian daerah, termasuk membuka lapangan kerja baru, menarik investasi, serta mendorong pertumbuhan kawasan industri di sekitar pelabuhan.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan operasional Pelabuhan Kijing bukan sekadar persoalan terminal bongkar muat, tetapi menyangkut daya saing ekonomi Kalimantan Barat di tingkat nasional dan global.
Harapan kepada PT Pelindo dan Pemerintah Pusat
Sofyano Zakaria berharap PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo tidak hanya fokus pada pengelolaan terminal, tetapi juga aktif membangun ekosistem logistik terintegrasi melalui kerja sama dengan investor kawasan industri serta penyedia jasa logistik.
Ia juga meminta Direktur Utama Pelindo, Achmad Muchtasyar, bersama jajaran direksi untuk mendorong perhatian serius dari Pemerintah Pusat terkait percepatan pembangunan jalan tol atau logistik corridor menuju Pelabuhan Kijing.
Menurutnya, konektivitas angkutan barang dari dan menuju Pelabuhan Kijing harus dipastikan lancar agar fungsi pelabuhan ekspor impor dapat berjalan maksimal.
Peran Danantara dan Pemprov Kalbar
Sofyano juga menyoroti pentingnya peran Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara dalam mendukung pembiayaan infrastruktur pendukung Pelabuhan Kijing, termasuk pembangunan jalan tol dan fasilitas umum melalui skema investasi strategis nasional.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dinilai perlu memastikan kesiapan tata ruang, pembangunan jalan penghubung, fasilitas umum, serta kawasan industri penyangga di sekitar Pelabuhan Kijing agar tercipta permintaan logistik yang berkelanjutan.
Masa Depan Daya Saing Kalimantan Barat
Sofyano Zakaria menegaskan bahwa optimalisasi Pelabuhan Kijing Kalimantan Barat bukan hanya persoalan pembangunan fisik, tetapi menjadi kunci masa depan daya saing ekonomi daerah.
Menurutnya, tanpa percepatan konektivitas dan integrasi sistem transportasi multimoda, potensi besar Pelabuhan Kijing sebagai pintu gerbang ekspor impor Kalbar akan sulit terealisasi secara maksimal.