Ia menjelaskan Papua Barat terdiri dari 7 kabupaten dan 91 distrik/kecamatan dengan kondisi geografis yang menantang.
Menurut Dominggus, Sekolah Rakyat penting untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
BACA JUGA:Bertepatan Nyepi, Takbiran di Bali Disepakati Tanpa Sound System
BACA JUGA:Bahlil Luruskan Isu Stok BBM 20 Hari: Itu Hanya Daya Tampung, Bukan Batas Aman
Ia menyebut, dua kabupaten telah diusulkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat, yakni Manokwari dan Manokwari Selatan, dan keduanya dinyatakan siap.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Papua Barat dan Mensos sepakat agar Sekolah Rakyat yang dimiliki pemerintah provinsi diarahkan untuk menjangkau wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) agar manfaatnya dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
Selain program Sekolah Rakyat, pemerintah juga mengalokasikan bantuan sosial bagi Provinsi Papua Barat pada 2025 sebesar Rp200,844 miliar yang menjangkau 68.248 keluarga penerima manfaat (KPM) melalui berbagai program perlindungan sosial.
Gus Ipul menegaskan, ke depan program sosial pemerintah akan semakin terintegrasi, berbasis data tunggal, dan diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.