JAKARTA, DISWAY.ID- Meningkatnya eskalasi perang Israel, Amerika Serikat (AS) dengan Iran tidak hanya menghawatirkan keamanan global, tetapi juga menyoroti posisi Indonesia di Board of Peace (BoP).
Pasalnya, bergabungnya Indonesia di BoP sejatinya untuk mendukung perdamaian antara Israel dan Palestina. Namun, saat ini Israel terlibat perang dengan Iran yang didukung AS.
Menyikapi itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas posisi Indonesia di BoP.
BACA JUGA:Didesak MUI Keluar dari Board of Peace, Menlu Sugiono: Pembahasan BoP Masih On Hold
"Saya rasa beliau sendiri yang bisa menjelaskan itu,” kata AHY, saat buka bersama Partai Demokrat di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu 4 Maret 2026.
AHY mengungkapkan, dalam pertemuan di Istana Kepresidenan sehari sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ada banyak pertimbangan dan faktor yang harus dikaji secara matang sebelum mengambil keputusan strategis.
"Yang jelas beliau menyampaikan banyak sekali pertimbangan, banyak faktor. Tetapi dalam dunia yang begitu fragile, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan kejutan, kita juga harus bersiap-siap untuk dinamis setiap saat, harus melakukan adjustment, penyesuaian-penyesuaian, dan langkah-langkah taktis," jelasnya.
Berdasarkan itu, AHY menegaskan, dirinya tidak memiliki kewenangan untuk mengumumkan atau menjelaskan lebih jauh arah kebijakan tersebut.
BACA JUGA:Beredar Narasi BoP Terlibat Konflik AS-Israel dengan Iran, Hasil Cek Fakta: Konten DFK
"Tapi saya tidak punya kewenangan untuk menyampaikan itu," katanya.
Menurutnya, dalam situasi global yang tidak menentu, secara umum Indonesia harus melakukan prediksi apa yang mungkin atau bakal terjadi.
Dalam hal ini, Ia mencontohkan potensi dampak akibat blokade di Selat Hormuz.
"Misal tadi ketika Selat Hormuz terjadi blokade, apakah akan sangat berpengaruh pada ketersediaan energi kita? Harganya bagaimana? Diversifikasi seperti apa yang sudah kita lakukan? Tentu menteri energi bisa menjelaskan itu atau sedang merumuskan paling tidak," jelasnya.
Begitu pula dampaknya kepada komoditas lainnya. Seperti sektor pangan.
"Kami sendiri yang saat ini di infrastruktur juga tetap harus punya langkah-langkah antisipatif," tegasnya.