Cholil menekankan Indonesia harus berperan aktif menciptakan perdamaian dunia. Ia menyatakan jangan sampai peperangan ini berdampak negatif terhadap rakyat sipil.
BACA JUGA:Ora Sepele, Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Serukan Revolusi Terbukti Dimulai dari Pati!
ia berharap Indonesia bisa ikut terlibat menciptakan perdamaian sesuai prinsip politik bebas aktif di tengah perang uang memanas di Timur Tengah.
"Jangan sampai perang ini mengenakan pada rakyat sipil. Kemudian kita berharap juga ini bisa menciptakan perdamaian dengan memaksimalkan peran PBB dan OKI karena semua akan rugi kalau ini perang terus berlangsung," jelasnya.
Namun sebelumnya, Pimpinan Pondok Pesantren Ora Aji di Sleman Miftah Maulana Habiburrohman (Gus Miftah) menjelaskan bahwa posisi Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bukanlah keputusan yang bersifat permanen.
Informasi itu ia dapatkan dari penjelasan Presiden Prabowo Subianto dalam agenda buka bersama para ulama di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis, 5 Maret 2026.
“Jadi keberadaan Indonesia di BoP itu bukan harga mati. Artinya Presiden menyampaikan sewaktu-waktu pun bisa keluar kalau tidak sesuai dengan kesepakatan awal,” kata Gus Miftah kepada wartawan, Jumat, 6 Maret 2026.
Gus Miftah mengatakan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga membantah soal isu yang beredar di masyarakat mengenai kewajiban pembayaran dana sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat oleh Indonesia untuk bergabung dengan BoP.
Menurutnya, isu tersebut tidaklah benar.
“Seperti isu-isu kita membayar 1 miliar dolar, dibantah langsung oleh Presiden. Sampai hari ini tidak ada pembayaran satu rupiah pun. Tidak ada,” ujarnya.
Gus Miftah menjelaskan kontribusi Indonesia dalam forum tersebut sejauh ini hanya berupa partisipasi dalam misi perdamaian.