Ora Sepele, Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto Serukan Revolusi Terbukti Dimulai dari Pati!
Itu kalimat yang ditegaskan oleh Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto saat bersorak merayakan kebebasan dua pentolan warga Pati, Botok dan Teguh, sebagai korban kriminalisasi menuntut pemakzulan Bupati Pati Sudewo setahun lalu. --Instagram Tiyo Ardianto
JAKARTA, DISWAY.ID - Pati Ora Sepele!
Itu kalimat yang ditegaskan oleh Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto saat bersorak merayakan kebebasan dua pentolan warga Pati, Botok dan Teguh, sebagai korban kriminalisasi menuntut pemakzulan Bupati Pati Sudewo setahun lalu.
Tiyo menegaskan kalau rakyat Indonesia saat ini sudah harus mulai berimajinasi tentang reformasi jilid II.
Bahkan ia juga berseru tentang semangat revolusi.
Dikutip dari Instagram Tiyo Ardianto dan Pati Sakpore, mengenai vonis pidana kepada botok dan teguh, tidak perlu dijalani dengan syarat umum (mendekam di lembaga pemasyarakatan (lapas)) mereka dinyatakan bebas dan tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalankan pidana pengawasan dalam waktu 6 bulan.
Dalam orasinya, Tiyo, menyebut bahwa masyarakat "Pati Ora Sepele, ora mung ono neng lambe tapi ono buktine".
Dengan lantang menjelaskan alasan berkumpul karena satu tujuan cinta pada Pati untuk memperjuangkan keadilan. Kemudian Tiyo mengajak massa untuk menyanyikan lagu Indonesia Pusaka.
Di akhir orasi, ketua BEM UGM itu dengan lantang bahwa perjuangan belum akhir dan menyebut tahun 2026 akan lebih gelap! Ia juga yakin bahwa "Revolusi Dimulai dari Pati!"
Akhir-akhir ini memang reformasi jilid II mulai disuarakan dalam sejumlah gerakan mahasiswa beberapa waktu terakhir, termasuk dilontarkan oleh Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto.
Dalam diskusi bersama BEM FISH UNJ di Jakarta baru-baru ini, Tiyo menegaskan kebijakan politik pada akhirnya bergantung pada sikap kita terhadap demokrasi: apakah kita sungguh-sungguh ingin demokrasi berjalan dengan baik atau tidak.
“Banyak peristiwa politik yang justru membawa kemunduran demokrasi diduga melibatkan atau didukung oleh aparat. Contohnya pada masa pemilu, ketika aparat disebut-sebut bergerak untuk menekan kepala desa agar mendukung kekuatan politik tertentu. Jika praktik seperti itu terjadi, maka demokrasi menjadi tidak sehat,” katanya dalam penyampaiannya.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Temukan Berita Terkini kami di WhatsApp Channel
Sumber: