Figen Samdanci, Growth and Emerging Market Leadership Team, Takeda Pharmaceuticals, menegaskan kembali komitmen perusahaan untuk membangun kemitraan jangka panjang dalam memperkuat kesehatan masyarakat.
“Peningkatan kesehatan masyarakat tidak hanya bergantung pada pengembangan obat-obatan dan vaksin yang inovatif. Di Takeda, kami berkomitmen menjalankan kemitraan yang dapat memperluas akses terhadap layanan kesehatan perempuan, memperkuat perlindungan dari kekerasan berbasis gender, serta mendukung upaya pencegahan di tempat yang paling penting, di tengah masyarakat. Melalui program Global Corporate Social Responsibility (CSR), kami mendukung berbagai inisiatif yang bertujuan memperkuat kesehatan dan perlindungan perempuan, termasuk melalui kemitraan dengan Ipas untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang berpusat pada perempuan, serta dengan UNFPA melalui program PIHAK untuk memperkuat penanganan kekerasan berbasis gender di Indonesia. Melalui kolaborasi lintas sektor, Takeda tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan pemerintah dan masyarakat sipil dalam memperkuat kesehatan masyarakat serta menjaga masa depan generasi mendatang," jelasnya.
BACA JUGA:Balita Perempuan Jadi Korban Pelecehan di Bekasi, Ketahuan setelah Visum, Apa Respons Polisi?
Sementara itu, Verania Andria, Assistant Representative, United Nations Population Fund (UNFPA) Indonesia, menyoroti pentingnya perlindungan perempuan dari kekerasan sebagai bagian dari kesehatan masyarakat yang komprehensif.
“Perlindungan terhadap perempuan dan anak perempuan merupakan bagian integral dari upaya membangun masyarakat yang sehat dan setara. Melalui program Perempuan Indonesia Hidup Tanpa Kekerasan (PIHAK) yang diinisiasi oleh UNFPA, kami berupaya memperkuat sistem penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan (KTP/AP) melalui peningkatan kapasitas layanan lini depan, penguatan koordinasi antar lembaga, serta kampanye kesadaran publik,” kata Verania.
“Dilaksanakan secara nasional dan beberapa wilayah prioritas seperti Brebes, Garut, Lombok Timur, dan Serang, program ini juga mendorong penanganan KTP/AP yang lebih terstandarisasi, sehingga penyintas dapat memperoleh layanan yang lebih terpadu, responsif, dan melindungi hak-hak mereka. Melalui kemitraan dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Komnas Perempuan, Yayasan Pulih, serta komunitas, kami berharap PIHAK dapat memberi dampak yang sistemik berkelanjutan,” imbuh Verania.