JAKARTA, DISWAY.ID -- Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi membuka Posko Nasional Sektor ESDM untuk mengamankan pasokan energi selama periode Ramadan dan Idul Fitri 2026. Posko ini akan berlangsung selama 20 hari, mulai 12 Maret hingga 31 Maret 2026, dan berpusat di Gedung BPH Migas.
Ketua Posko Nasional Sektor ESDM Erika Retnowati mengatakan, posko ini dibentuk untuk memastikan ketersediaan energi tetap aman selama meningkatnya mobilitas masyarakat saat mudik Lebaran. Dalam pelaksanaannya, posko akan melibatkan berbagai pihak, baik dari internal sektor ESDM maupun instansi terkait.
Selama periode Posko Nasional Sektor ESDM ini, kata Erika, pemerintah menyiagakan 125 terminal BBM, 7.885 SPBU dan 72 DPPU. Tidak hanya itu, namun juga menambahkan fasilitas lain di wilayah yang menjadi jalur perlintasan utama mudik. Ia menegaskan, Secara umum kondisi ketahanan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional berada dalam kondisi aman.
BACA JUGA:Rekaman CCTV Andrie Yunus Disiram Air Keras di Salemba: Teriak Allahu Akbar hingga Dibantu Warga
Hal ini mencakup berbagai jenis BBM seperti gasoline, gasoil, kerosin, hingga avtur yang dibutuhkan untuk transportasi udara. Dengan kesiapan infrastruktur energi dan koordinasi lintas lembaga tersebut, pemerintah optimistis kebutuhan energi masyarakat selama Ramadan dan Idul Fitri 2026 dapat terpenuhi dengan baik.
“Dalam pelaksanaan tugas hariannya, saya akan dibantu oleh Direktur Bahan Bakar Minyak BPH Migas selaku penanggung jawab harian, serta rekan-rekan petugas Posko harian, baik dari subsektor unit SDM maupun dari badan usaha,” ujar Erika dalam acara pembukaan Posko Nasional Sektor ESDM di Gedung BPH MIgas, Kamis, 12 Maret 2026.
Ia menegaskan, keberhasilan posko tidak hanya bergantung pada koordinasi internal, tetapi juga pada sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan lain. Hal ini penting untuk mengantisipasi berbagai potensi kendala selama arus mudik dan balik Lebaran. Sejumlah lembaga yang terlibat dalam koordinasi antara lain Korlantas yang akan membantu pengaturan rute dan potensi kemacetan.
Tak hanya itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga membantu memberikan pantauan aktivitas transportasi darat, laut, dan udara. serta Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan Jasa Marga yang bertanggung jawab atas kesiapan jalur tol dan fasilitas rest area.
BACA JUGA:Donald Trump Sambut Timnas Iran di Piala Dunia 2026, Tapi Singgung Soal Keamanan
Erika menambahkan, pihaknya juga menggandeng Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk memberikan informasi prakiraan cuaca. Harapannya dapat membantu dalam mengantisipasi potensi bencana dan cuaca ekstrem di sejumlah wilayah. Informasi ini sangat diperlukan bagi pemudik baik yang melintasi jalur darat, laut, maupun udara. "Dengan sinergitas ini diharapkan hal-hal yang menjadi hambatan maupun kendala dapat kita antisipasi di awal dan bisa teratasi dengan lebih sigap," pungkasny.