JAKARTA, DISWAY.ID -- Kebijakan transisi energi di Indonesia dinilai belum komprehensif.
Program Officer Natural Resources and Climate Justice Yayasan Tifa, Firdaus Cahyadi, menyebut roadmap energi nasional saat ini masih terbatas pada sektor ketenagalistrikan dan belum menyentuh sektor transportasi.
Menurut Firdaus, kondisi ini menjadi salah satu penyebab tingginya ketergantungan Indonesia terhadap bahan bakar fosil, khususnya BBM di sektor transportasi.
BACA JUGA:HPM Nikel Berpotensi Naik, Pemerintah Jaga Harga dan Percepat Hilirisasi
BACA JUGA:Skor UTBK SNBT UI 2025, Ancer-Ancer Atur Strategi Pilih Prodi dan Jurusan Tahun Ini
“Padahal konsumsi BBM terbesar ada di transportasi, tapi roadmap yang ada belum menjangkau sektor itu,” katanya.
Ia merujuk pada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Nomor 10 Tahun 2025 tentang peta jalan transisi energi sektor ketenagalistrikan.
Meski sudah menjadi langkah awal, dokumen tersebut dinilai belum cukup untuk menjawab tantangan krisis energi secara menyeluruh.
Firdaus juga menyoroti proses penyusunan roadmap yang dianggap kurang transparan dan minim pelibatan publik.
Hal ini dinilai berpotensi memunculkan konflik kepentingan, terutama dari kelompok elite ekonomi dan politik.
BACA JUGA:Cek Daya Tampung SNBT 2026 Kampus Undip untuk Persiapan Masuk PTN Idaman, Camaba Catat!
BACA JUGA:Soal Toilet Rest Area Tol Jorok, Dahlan Iskan Sindir Eks Menteri BUMN Erick Thohir
Di tengah dinamika global, termasuk kebijakan darurat energi yang diterapkan Presiden Ferdinand Marcos Jr. di Filipina, Indonesia dinilai perlu mempercepat reformasi kebijakan energi.
Firdaus mendorong pemerintah untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menyusun roadmap transisi energi yang lebih adil dan inklusif.
Selain itu, momentum krisis energi juga perlu dimanfaatkan untuk mendorong perubahan di sektor transportasi.