BOGOR, DISWAY.ID-- Pemerintah memastikan kondisi industri plastik nasional tetap stabil di tengah tekanan konflik global.
Dalam kunjungan Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, ke PT Argha Karya Prima Industry Tbk (AKPI) di Citeureup, Bogor, menjadi momentum untuk menyerap langsung kondisi riil di lapangan sekaligus merespons kekhawatiran terkait pasokan bahan baku.
BACA JUGA:Bright Now by Wardah Jadi Solusi Kulit Cerah Instan ala Gen Z dan Gen Alpha
“Perlu saya sampaikan bahwa bahan baku plastik tersedia sangat memadai di industri dalam negeri. Karena itu, kita tidak perlu khawatir,” ujar Faisol Riza, di Bogor, Jumat, 24 April 2026.
Dari sisi pelaku industri, PT AKPI menegaskan bahwa isu kelangkaan bahan baku tidak sepenuhnya tepat. Director PT AKPI, Jimmy Tjahjanto, mengungkapkan gangguan pasokan memang sempat terjadi di awal konflik, terutama dari Timur Tengah, namun dapat segera diatasi.
“Kita sempat terdampak karena suplai dari Saudi berhenti. Tapi cepat dialihkan ke ASEAN, dan China. Jadi selama konflik, produksi tetap normal,” ujar Jimmy.
BACA JUGA:15.349 Jemaah Sudah Diberangkatkan, Satu Meninggal Dunia
Saat ini, pasokan bahan baku tetap terjaga dari berbagai sumber seperti China, Rusia, hingga negara-negara ASEAN.
Namun demikian, tekanan terbesar justru berasal dari kenaikan harga global yang hampir dua kali lipat.
“Harga sekarang sekitar 1.600 dolar, naik signifikan. Tapi kami tetap menjaga pasokan untuk kebutuhan domestik,” tambah Jimmy.
Ketua Asosiasi Biaxially Oriented Films Indonesia (ABOFI), Santoso Samudra Tan, menilai persepsi kelangkaan muncul akibat gangguan awal pasokan dan dinamika pasar global.
BACA JUGA:BPK Temukan Potensi Kerugian KPR BTN Hingga Rp707 Miliaran, Profil Debitur Tidak Sesuai Kondisi
“Yang paling terasa itu kenaikan biaya, bukan kelangkaan. Dari sisi ketersediaan, bahan baku masih aman,” jelasnya.
Pemerintah menegaskan akan terus menjaga distribusi bahan baku hingga ke sektor hilir, termasuk IKM dan UMKM.
Selain itu, pelaku industri diimbau untuk tidak memanfaatkan situasi global dalam menetapkan harga yang tidak wajar.