JAKARTA, DISWAY.ID -- Isu reshuffle Kabinet di pemerintahan Prabowo Subianto kembali menguat.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan Publik, Idrus Marham, menegaskan bahwa fokus utama seharusnya bukan sekadar pergantian figur, melainkan bagaimana memastikan kinerja kabinet berjalan optimal sesuai visi besar presiden.
Menurut Idrus, terdapat setidaknya lima fondasi pemikiran yang telah diletakkan oleh Presiden Prabowo sebagai arah kebijakan nasional.
Pertama, presiden sejak awal telah menetapkan prinsip-prinsip dasar pembangunan yang bertumpu pada kesadaran berbangsa dan bernegara.
Dalam kerangka ini, Pancasila ditegaskan sebagai ideologi sekaligus panduan utama dalam penyelenggaraan negara.
Kedua, Prabowo menegaskan Indonesia sebagai “rumah besar bersama” yang harus dirawat secara kolektif. Gagasan ini menekankan pentingnya inklusivitas dan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa dalam menjaga keberlangsungan negara.
Ketiga, pembangunan nasional harus berakar pada realitas kemajemukan. Indonesia yang terdiri dari beragam suku, agama, dan budaya, menurut Idrus, menuntut adanya penekanan kuat pada persatuan dan kesatuan sebagai fondasi utama stabilitas nasional.
Keempat, presiden telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis sebagai implementasi visi pembangunan, termasuk ketahanan dan kemandirian pangan, ketahanan energi, hilirisasi sumber daya alam, serta kesinambungan pembangunan.
BACA JUGA:Porsi Makan Jemaah Haji Ditambah, Karbohidrat 170 Gram dan Protein 80 Gram
Agenda ini, kata Idrus, merupakan arah konkret yang seharusnya menjadi pedoman kerja seluruh menteri.
Kelima, pembentukan Kabinet Merah Putih merupakan langkah untuk mengakomodasi berbagai potensi bangsa.
Para menteri dipilih untuk menjadi tim kerja yang solid dalam menerjemahkan visi presiden ke dalam kebijakan operasional.
Bahkan, konsolidasi internal melalui Retret kabinet telah dilakukan guna menyatukan persepsi dan langkah.
Sejalan dengan lima fondasi tersebut, Idrus menegaskan bahwa tidaklah arif jika kritik yang berkembang di ruang publik justru mengarah pada tuntutan agar presiden mundur.