JAKARTA, DISWAY.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memimpin upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke XXX di Gedung Kemendagri, Senin, 27 April 2026.
Dalam arahannya, Bima Arya menyampaikan “kewenangan” merupakan roh utama dari otonomi daerah yang membedakannya dengan sistem pemerintahan sebelumnya.
BACA JUGA:Awali Kunjungan di Papua Barat Daya, Mendagri Tito Tinjau Kawasan Pusat Pemerintahan
"Kewenangan inilah yang menjadi pembeda antara 30 tahun otonomi daerah dengan era sebelumnya," kata Bima Arya.
Namun demikian, ia menegaskan kewenangan tidak dapat berdiri sendiri tanpa diimbangi kemampuan dan integritas.
"Kewenangan tanpa kemampuan adalah angan-angan. Kewenangan tanpa integritas juga hanya melahirkan kesewenang-wenangan dan operasi tangkap tangan," imbuhnya.
BACA JUGA:WNI Buronan FBI Ditangkap di Phuket, Terlibat Jaringan Love Scam Puluhan Juta Dolar
Mantan Wali Kota Bogor ini menegaskan bahwa kewenangan bukan hanya sekadar kewenangan, tetapi juga adalah tanggung jawab untuk terus memberikan, menghadirkan pelayanan publik.
"Tanggung jawab untuk membangun pemerintahan yang berintegritas. Tanggung jawab untuk terus menghadirkan layanan publik yang pada tingkat dasar yang bisa dirasakan oleh warga," jelasnya.
Ia menekankan bahwa otonomi daerah tidak ada artinya tanpa kita sama-sama ikhtiar untuk terus menyandingkan antara demokrasi dan pemerintahan yang efektif.
"Otonomi adalah buah dari demokrasi, tapi otonomi dan demokrasi tanpa pemerintahan yang efektif, maka tidak akan bisa dirasakan oleh warga," paparnya.
BACA JUGA:INDEF: Biaya Kemasan Plastik Melonjak, Kenaikan Harga Minyak Goreng Sulit Dihindari
Untuk itu, ia mengajak seluruh kepala daerah untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat agar fokus pada tata kelola pemerintahan yang efektif.
"Meminimalisir konflik antara legislatif dan yudikatif, dan termasuk juga keseimbangan antara Forkopimda di seluruh daerah. Memastikan bahwa setiap kepala daerah membangun komunikasi yang baik dengan warga dan rakyat adalah bagian dari ikhtiar untuk membangun pemerintahan yang efektif," tutupnya.