Dosen, mahasiswa senior, bahkan struktur kelembagaan bisa menjadi bagian dari problem itu sendiri. Di sini, pendidikan kehilangan ruhnya sebagai proses pemanusiaan.
Filsuf seperti Michel Foucault telah lama mengingatkan bahwa pengetahuan selalu terkait dengan kekuasaan.
BACA JUGA:Negara dan Pesantren
Ketika kekuasaan tidak diawasi, ia akan cenderung menindas, bahkan di ruang yang mengaku sebagai pusat ilmu pengetahuan.
Belum lagi persoalan klasik yang selalu hadir setiap tahun: penerimaan siswa baru.
Dari zonasi yang problematik, dugaan kecurangan, hingga ketimpangan akses, semuanya menjadi ritual tahunan yang seolah tak pernah selesai. Setiap tahun ada perbaikan, tetapi juga selalu ada celah baru.
Sistem yang seharusnya adil justru sering kali melahirkan ketidakadilan baru.
Orang tua kebingungan, siswa cemas, dan pemerintah sibuk menjelaskan bahwa semuanya masih dalam tahap evaluasi.
Dalam konteks ini, tema “Menguatkan Partisipasi Semesta” terdengar seperti sebuah ironi.
BACA JUGA:Peluang Kopi Indonesia di Tengah Dinamika Global
Partisipasi siapa yang sedang diperkuat? Apakah masyarakat benar-benar dilibatkan secara bermakna, atau hanya dijadikan pelengkap dalam narasi kebijakan?
Partisipasi sejati bukan sekadar kehadiran, tetapi keterlibatan yang setara. Ia mensyaratkan distribusi kekuasaan, bukan sekadar distribusi tanggung jawab.
Tanpa itu, partisipasi hanya menjadi kata lain dari “ikut serta tanpa daya.”
Hakikat pendidikan, jika kita kembali pada akar filosofisnya, adalah proses memanusiakan manusia.
Ia bukan sekadar soal kurikulum, gedung sekolah, atau teknologi digital.
Ia adalah tentang relasi: antara guru dan murid, antara negara dan warga, antara pengetahuan dan kehidupan.