BACA JUGA:Tanggungjawab Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur, Polisi Panggil Perusahaan Taksi Green SM Besok
Menurutnya tidak ada tawar menawar untuk prioritas keselamatan publik. "Keselamatan publik adalah prioritas utama. Tidak boleh ada kompromi dalam hal ini," tegasnya.
Sementara itu, Bobby Rasyidin mengatakan, pihaknya saat ini fokus memperkuat pendampingan bagi korban dan keluarga kecelakaan kereta.
Pendampingan tersebut berupa fasilitasi layanan kesehatan lanjutan, mekanisme klaim biaya pengobatan, serta layanan trauma healing.
“KAI hadir untuk menyampaikan langsung rasa belasungkawa, mendengarkan kebutuhan keluarga, serta memastikan pendampingan berjalan dengan baik. Dalam situasi yang berat ini, kami ingin keluarga dan pelanggan merasa didampingi,” ujar Bobby.
Bobby menegaskan, KAI terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar proses penanganan pascakejadian berjalan terarah.
Termasuk dalam pemenuhan layanan kesehatan dan dukungan psikologis bagi penumpang serta keluarganya.
"Kami menyampaikan duka mendalam dan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga yang terdampak kejadian ini," pungkasnya.
Tekanan Politik atau Asumsi Sesaat?
Pengamat hukum dan politik, Muslim Arbi, mengingatkan agar tuntutan mundur harus didasari objektivitas dan hasil investigasi yang jelas.
Menurutnya satu peristiwa, tidak serta merta bisa menjadi dasar evaluasi terhadap pimpinan tertinggi, mengingat penyebab kecelakaan belum disimpulkan secara resmi.
“Permintaan mundur terhadap Dirut KAI harus didasarkan pada evaluasi yang objektif, bukan tekanan politik atau asumsi sesaat.
"Jangan sampai publik melihat ada agenda lain di balik desakan itu,” ujar Muslim melalui keterangan tertulis.
Reaktivasi Ribuan Kilometer Rel Kereta, Solusi?
Secara teknis, dari sudut pandang lain --pengamat transportasi, Djoko Setijowarno, menilai bahwa kejadian tersebut tidak bisa dilepaskan dari persoalan jaringan kereta yang belum merata.
Menurut Djoko, saat ini masih terdapat ribuan kilometer jalur rel non-aktif di Indonesia yang belum dimanfaatkan secara optimal.
Padahal, reaktivasi jalur-jalur tersebut dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban lintas di jalur aktif. Khususnya di Pulau Jawa.
"Reaktivasi jalan rel adalah langkah strategis untuk menyeimbangkan kembali sistem transportasi, memastikan pemerataan akses, dan memicu perkembangan ekonomi berbasis kewilayahan," ujar Djoko.