Kedua, seluruh alur anggaran harus dibuat transparan dan dapat diakses publik. Dalam era digital, masyarakat seharusnya dapat melihat berapa dana yang dialokasikan, siapa penyedia barang dan jasa, berapa harga satuan makanan, serta bagaimana distribusinya dilakukan.
Transparansi adalah sinar matahari yang membuat jamur korupsi sulit tumbuh.
Ketiga, pengawasan tidak boleh hanya dilakukan oleh lembaga internal. Perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, media, dan komunitas lokal harus dilibatkan sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial.
Semakin banyak mata yang mengawasi, semakin kecil peluang penyimpangan terjadi.
Keempat, ukuran keberhasilan program harus berbasis dampak, bukan sekadar aktivitas, yang perlu dihitung bukan hanya jumlah makanan yang dibagikan, melainkan perubahan status gizi, penurunan stunting, peningkatan kesehatan anak, dan kualitas pendidikan mereka.
BACA JUGA:Pesta Babi dan Krisis Dialog di Papua
Kelima, pemerintah perlu membangun sistem pelaporan cepat yang memungkinkan masyarakat melaporkan makanan tidak layak, keterlambatan distribusi, atau dugaan penyimpangan anggaran secara langsung dan transparan.
Pada akhirnya, program makan bergizi gratis adalah ide yang terlalu penting untuk gagal. Anak-anak Indonesia tidak boleh menjadi korban dari kelemahan tata kelola.
Mereka membutuhkan gizi, bukan polemik. Mereka membutuhkan makanan sehat, bukan laporan audit yang menumpuk.
Sejarah menunjukkan bahwa banyak kebijakan publik gagal bukan karena tujuan yang buruk, melainkan karena pelaksanaannya dibangun di atas fondasi yang rapuh. Sebuah rumah megah tidak akan bertahan lama jika pondasinya retak. Demikian pula program gizi nasional. Sebelum memperbesar bangunan, perkuatlah pondasinya.
BACA JUGA:Tunas Bangsa dan Nafas Kebangkitan
Sebab dalam negara yang sehat, makanan bergizi bukan hanya soal nasi, telur, dan susu.
Ia juga membutuhkan bahan tambahan yang sering dilupakan para birokrat: transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Tanpa tiga bahan itu, yang kenyang mungkin bukan rakyat, melainkan masalah.
By Prof Dr Ahmad Sihabudin M.Si- Guru Besar Komunikasi Lintas Budaya FISIP Untirta