"Masalahnya bukan pada pendalaman yang dilakukan KPK. Itu memang tugas penyidik. Yang menjadi perhatian adalah ketika pendalaman tersebut dipersepsikan sebagai pembuktian yang sudah selesai. Di situlah muncul risiko trial by narrative," jelasnya.
Menurutnya, pimpinan KPK semestinya menjadi penjaga kehati-hatian dalam komunikasi publik, terutama ketika perkara masih berjalan di pengadilan.
"Ketua KPK idealnya memastikan publik memahami perbedaan antara disebut, diduga, dikodekan, dipegang, diteruskan, diterima, diketahui, disetujui, dan dinikmati. Dalam hukum pidana, istilah-istilah itu memiliki konsekuensi yang berbeda," ujar Gautama.
Ia menjelaskan bahwa keterangan John Field dalam sidang 12 Juni pada dasarnya merupakan keyakinan yang dibangun dari penjelasan Orlando Hamonangan, bukan berdasarkan pengamatan langsung terhadap penerimaan uang oleh pihak yang dikaitkan dengan kode BC1.
BACA JUGA:Krisna Murti Ngaku Terkejut Elza Syarief Mundur dari Tim Kuasa Hukum Sony Sonjaya
"John tidak menyatakan melihat langsung uang diterima oleh Dirjen. Yang ada adalah keyakinan berdasarkan penjelasan pihak lain. Itu penting sebagai bagian dari pembuktian, tetapi belum menjadi titik akhir," ungkapnya.
Gautama juga mengingatkan adanya risiko apabila narasi yang berkembang di ruang publik lebih cepat dibandingkan proses pembuktian yang berlangsung di ruang sidang.
Menurut dia, apabila pada akhirnya pertimbangan majelis hakim tidak sejalan dengan persepsi yang telanjur terbentuk, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pihak yang disebut, tetapi juga kredibilitas institusi yang membangun narasi tersebut.
"Kalau nanti putusan hakim berbeda dengan persepsi yang sudah berkembang, publik akan bertanya siapa yang keliru membaca fakta. Karena itu kehati-hatian menjadi sangat penting," ujarnya.
BACA JUGA:Tak Perlu Liburan Mahal, Coba 3 Aktivitas Seru Ini Bersama Keluarga Saat Libur Sekolah
Dalam perspektif kontra intelijen, Gautama melihat setidaknya ada empat risiko yang perlu diwaspadai dalam perkara ini.
Pertama, evidentiary compression atau pemadatan bukti yang sebenarnya berlapis menjadi satu kesimpulan tunggal.
Kedua, authority laundering, yakni penggunaan nama pejabat tinggi untuk memberikan legitimasi terhadap permintaan uang oleh pihak tertentu.
Ketiga, narrative laundering, yaitu ketika keterangan yang masih harus diuji dalam persidangan berubah menjadi narasi publik yang seolah-olah telah terbukti.
Keempat, associative incrimination, yakni pembentukan kesan bersalah hanya karena seseorang disebut dalam kronologi, kode, atau hubungan tertentu.
BACA JUGA:Pegadaian Kanwil IX Jakarta 2 Buka Kuota Khitanan Massal Gratis, Peserta Dapat Obat hingga Souvenir