Di sisi lain juga terdapat penguatan tata kelola AI demi keamanan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap perlindungan data.
Kolaborasi juga diharapkan menyasar peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah daerah terkait digitalisasi, etika, dan keamanan.
BACA JUGA:Rapat dengan DPR, Kementerian PANRB Dukung RUU Tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
“Fokus kita pada ekosistem digital yang aman dan tepercaya bagi masyarakat serta penyusunan peraturan presiden mendatang untuk meresmikan kerangka kerja pemerintah digital. Sebab AI berperan vital dalam menganalisis data dari identitas digital, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan penerimaan pajak,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut Mantan PM Inggris Tony Blair mengapresiasi capaian Indonesia dalam penerapan pemerintah digital.
Menurutnya setiap negara memiliki tantangan masing-masing dalam melaksanakan pemerintah digital.
Seperti Indonesia yang jumlah populasi masyarakatnya cukup banyak, serta letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan.
BACA JUGA:Kementerian PANRB: ASN Kini Boleh WFA dan Jam Kerja Fleksibel
“Bagian terpenting dari pemerintah digital adalah bagaimana penerapan teknologinya. Saya rasa Indonesia sudah memiliki itu, dimana tadi saya mendengar proses layanan administrasi yang dipangkas dari sebelumnya cukup lama menjadi beberapa hari saja,” ujarnya.
Dirinya mengatakan bahwa penerapan pemangkasan layanan di Indonesia sudah sangat baik, mengingat Indonesia bukan negara kecil, hal tersebut dirasa bukan hal yang mudah.
Namun dengan kolaborasi berbagai unsur, digitalisasi yang diterapkan dapat berjalan dengan baik.
Di sisi lain SDM harus menguasai kemampuan digital yang mumpuni, memiliki mindset digital untuk mendukung keberhasilan transformasi digital.
Pihaknya terbuka untuk membantu Indonesia dalam berbagai sektor termasuk digitalisasi.
BACA JUGA:Kementerian PANRB: ASN Kini Boleh WFA dan Jam Kerja Fleksibel
“Integrasi antar program pemerintah harus dijalankan, dan yang terpending bagaimana tim yang bergerak harus teredukasi serta memiliki mindset digital,” katanya.
Sementara itu Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan bahwa transformasi digital pemerintah dan tata kelola data pembangunan menjadi hal penting untuk dilakukan dengan ditunjang oleh pemanfaatan Digital Publik Infrastruktur (DPI) yang menjadi tulang punggung berbagai layanan pemerintah.