BACA JUGA:Mengenal Biodiesel B50, Bahan Bakar Baru Ramah Lingkungan yang Diluncurkan Prabowo
Tak hanya itu, Program B50 juga diproyeksikan memberikan manfaat langsung bagi petani sawit dan daerah sentra perkebunan seperti Sumatra dan Kalimantan.
Meningkatnya kebutuhan biodiesel diperkirakan akan mendorong aktivitas ekonomi di sektor perkebunan maupun industri pengolahan sawit.
Meski demikian, Tri mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga keseimbangan pasokan CPO.
Peningkatan kebutuhan bahan baku untuk biodiesel tidak boleh mengganggu ketersediaan CPO bagi kebutuhan ekspor maupun industri pangan, mengingat komoditas tersebut juga menjadi bahan utama minyak goreng.
Sebagai langkah antisipasi, Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) terus memperkuat sektor hulu melalui berbagai program, seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), peningkatan kualitas sumber daya manusia, dukungan riset dan pengembangan, hingga penyediaan sarana serta prasarana perkebunan.
BACA JUGA:Bahlil: 56 Persen Solar Nasional Sudah Menggunakan B50
Menurut Tri, peningkatan pemanfaatan CPO di dalam negeri memang berpotensi mengurangi volume ekspor sawit.
Dampaknya, penerimaan devisa dari ekspor CPO bisa ikut menurun sehingga pengelolaan pasokan harus dilakukan secara cermat.
Sementara itu, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, menegaskan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan Program Mandatori B50.
Menurutnya, kebijakan tersebut sangat strategis dalam mengurangi impor solar sekaligus menghemat devisa negara.
Ia memastikan ketersediaan CPO nasional masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Program B50 hingga akhir 2026 yang diperkirakan mencapai 1,74 juta ton.
Eddy juga menegaskan bahwa industri sawit nasional akan memprioritaskan kebutuhan dalam negeri dibandingkan permintaan ekspor.
"Kami akan mengutamakan pemenuhan kebutuhan domestik terlebih dahulu untuk mendukung keberhasilan Program Mandatori B50," tegasnya.