JAKARTA, DISWAY.ID - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI melalui Asisten Deputi Potensi Kawasan Perbatasan Laut (PKPL) menggelar Forum Penyampaian Hasil Nilai dan Rekomendasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Tahun 2026 terhadap 22 Pusat Pertumbuhan Kawasan Perbatasan (PPKP). Kegiatan yang berlangsung di Hotel Tamarin, Jakarta, Jumat (31/7/2026), menjadi bagian dari langkah strategis untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan Indonesia.
Forum tersebut bertujuan mendorong pemanfaatan hasil pengukuran IPKP 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terarah melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga.
Mewakili Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Asisten Deputi PKPL Yedi Rahmat mengungkapkan bahwa hasil pengukuran terhadap 22 PPKP, yang terdiri atas 11 kawasan perbatasan laut dan 11 kawasan perbatasan darat, menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.
Nilai IPKP Tahun 2026 tercatat mencapai 0,58 dengan predikat Cukup (C). Angka tersebut dinilai semakin mendekati target nasional yang ditetapkan sebesar 0,60.
"Alhamdulillah hasil pengukuran yang telah dilaksanakan pada 11 PPKP wilayah laut dan 11 PPKP wilayah darat menghasilkan capaian yang cukup baik. Kami mendorong agar nilai IPKP PPKP Tahun 2026 segera ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga mitra," ujar Yedi Rahmat.
Menurutnya, hasil pengukuran tersebut tidak boleh berhenti sebagai data statistik semata, melainkan harus menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan.
Karena itu, BNPP RI mengajak seluruh kementerian dan lembaga yang tergabung dalam BNPP untuk menjadikan rekomendasi IPKP sebagai pedoman dalam menyusun berbagai program prioritas yang terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional.
Sebagai contoh, Yedi menilai Program Kampung Nelayan Merah Putih yang dijalankan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat menjadi inspirasi bagi kementerian lain untuk menghadirkan program serupa di kawasan perbatasan.
"Seperti Program Kampung Nelayan Merah Putih dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang sudah berjalan, kami berharap kementerian lain juga menghadirkan program serupa sehingga pembangunan kawasan perbatasan dapat terealisasi lebih cepat," katanya.
Selain itu, BNPP juga mengusulkan agar capaian IPKP 2026 memperoleh perhatian pemerintah pusat. Bahkan, hasil pengukuran tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari substansi pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 16 Agustus mendatang sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan.
Yedi menambahkan, hasil kunjungan lapangan di sejumlah wilayah perbatasan laut menunjukkan aktivitas ekonomi masyarakat terus berkembang. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam mempercepat pembangunan melalui peningkatan infrastruktur, pelayanan dasar, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
"Di wilayah perbatasan laut, pertumbuhan ekonomi menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Sekarang yang perlu kita dorong adalah percepatan pembangunan kawasan perbatasan melalui dukungan program lintas sektor sehingga dampaknya semakin dirasakan masyarakat," ujarnya.
Dalam forum tersebut, BNPP RI juga memaparkan sejumlah temuan yang membutuhkan tindak lanjut cepat. Salah satunya terjadi di Kabupaten Pulau Morotai, di mana abrasi mengakibatkan kerusakan pada tanggul pelindung yang berbatasan langsung dengan kawasan permukiman warga.
Menurut Yedi, persoalan tersebut akan segera dikoordinasikan bersama Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Sekretariat Wakil Presiden mengingat permasalahan abrasi di wilayah tersebut sebelumnya juga telah menjadi perhatian pemerintah.
"Kami telah mengunjungi Kabupaten Pulau Morotai dan menemukan tanggul yang melindungi permukiman masyarakat mengalami kerusakan akibat abrasi. Hal ini akan kami tindak lanjuti melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Morotai dan Sekretariat Wakil Presiden," tuturnya.