BACA JUGA:Diplomasi Sawit Indonesia Perlu Lebih Proaktif untuk Hadapi Hambatan Perdagangan Global
Ia juga mengapresiasi penyaluran dana dukungan untuk program peremajaan sawit rakyat yang dinilai dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang bertanggung jawab.
"Dalam memberikan dukungan pendanaan Program PSR, BPDP sudah sangat prudent. Prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh BPDP itu sangat penting," tegas Budi.
Pandangan senada disampaikan Head of International Relation Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO), Djono Albar Burhan.
Menurut Djono, Program PSR yang dilaksanakan dengan dukungan BPDP telah memberikan manfaat bagi petani, terutama dalam upaya meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat.
PSR juga menjadi momentum bagi petani untuk melakukan regenerasi tanaman dengan menggunakan benih atau bibit bersertifikat. Di saat yang sama, petani dapat menerapkan tata kelola perkebunan yang lebih baik.
BACA JUGA:Prabowo Heran Indonesia Produsen Sawit Terbesar, Kok Bisa Minyak Goreng Langka?
"Tentunya kita petani sawit sangat terbantu dengan program peremajaan. Di tengah produktivitas yang menurun saat umur tanaman sawit sudah di atas 25 tahun dan juga produktivitas di bawah 10 ton per hektare per tahun, peremajaan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas," papar Djono.
Ia berharap pemerintah memberikan kemudahan dalam persyaratan bagi petani yang ingin mengikuti Program PSR.
Menurutnya, penyederhanaan proses dapat membantu mempercepat realisasi peremajaan tanaman sawit di berbagai daerah.
Djono juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.
Sinergi tersebut dibutuhkan agar petani lebih mudah mengakses program sekaligus mendapatkan kepastian dalam menjalankan usaha perkebunan.
Persoalan legalitas lahan menjadi salah satu hal yang masih perlu mendapatkan perhatian.
Kepastian tersebut dinilai penting agar petani dapat menjalankan proses peremajaan tanpa terbebani persoalan administratif yang menghambat.
"Perlu ada kepastian berusaha bagi para petani sawit karena saat ini masih ada isu-isu terkait dengan legalitas lahan," pungkasnya.
Dengan demikian, percepatan PSR tidak hanya menjadi agenda untuk mengganti tanaman sawit yang sudah tua.