Menurut Sri, persoalan tidak berhenti pada mekanisme pembayaran. Dalam skema imbal beli, ia menduga terdapat ruang lain yang dapat dimanfaatkan untuk memainkan nilai transaksi melalui penetapan harga komoditas.
Ia mengatakan pihak tertentu dapat menekan nilai komoditas yang digunakan sebagai alat tukar sehingga pemerintah harus menyediakan volume komoditas lebih besar untuk memenuhi nilai pembelian Alutsista.
“Pada tahapan pembayaran dengan imbal beli, para calo lagi-lagi memainkan kelicikannya untuk menggerogoti uang negara, melalui penilaian harga bahan pokok. Para calo akan menekan harga komoditas bahan pokok semurah mungkin, sehingga pemerintah harus menyiapkan volume bahan pokok jauh lebih besar sebagai alat tukar Alutsista,” katanya.
Sri menilai fenomena tersebut, jika benar terjadi, dapat menjadi beban bagi keuangan sekaligus perekonomian negara.
Ia juga menyinggung keberadaan Republik Korpora Indonesia (RKI) yang disebutnya dikomandoi Norman Joesoef dalam konteks monopoli pembelian Alutsista.
Namun, berbagai tudingan tersebut merupakan pernyataan dan penilaian Sri Radjasa yang masih perlu diverifikasi melalui data pengadaan, dokumen kontrak, serta keterangan dari pihak-pihak yang disebut.
Patriotisme dan Harga Alutsista
Ketika kritik mengenai keberadaan broker atau calo Alutsista muncul, menurut Sri, terdapat klaim bahwa tingginya harga pengadaan berkaitan dengan upaya menghindari dampak embargo ekonomi.
“Tingginya harga Alutsista, demi mengamankan embargo ekonomi yang mematikan,” menjadi salah satu narasi yang disebutnya digunakan untuk menjelaskan mahalnya pengadaan.
Di sisi lain, pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan Alutsista juga disebut mengaitkan pekerjaan tersebut dengan semangat patriotisme dan upaya memperkuat kemampuan TNI dalam menjaga kedaulatan negara.
Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana memastikan semangat patriotisme tersebut berjalan seiring dengan prinsip transparansi, efisiensi anggaran, persaingan usaha yang sehat, dan akuntabilitas pengadaan pertahanan.
Pertanyaan kritisnya, apakah alasan patriotisme harus membuat pengadaan Alutsista dibayar dengan biaya yang sangat besar hingga berpotensi menguras anggaran negara?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting karena anggaran pertahanan berasal dari keuangan negara yang pada akhirnya bersumber dari masyarakat.
Karena itu, perdebatan mengenai bisnis Alutsista tidak hanya berkaitan dengan jenis senjata, produsen, atau kekuatan militer.
Lebih jauh, isu ini menyentuh persoalan tata kelola pengadaan Alutsista, transparansi anggaran pertahanan, potensi konflik kepentingan, serta upaya memastikan setiap rupiah APBN benar-benar digunakan untuk memperkuat pertahanan dan kedaulatan Indonesia.