JAKARTA, DISWAY.ID-- Komisi X DPR RI menargetkan Badan Pusat Statistik (BPS) menyelesaikan perbaikan data desil masyarakat maksimal dalam waktu dua minggu setelah warga mengajukan sanggah melalui kanal yang telah disediakan.
Hal itu disampaikan dalam rapat bersama BPS pada Rabu, 2 September 2026.
BACA JUGA:Keresahan Data Desil Disorot DPR, BPS Diminta Jelaskan Sumber Data ke Publik
Lalu Hadrian mengatakan pihaknya menekankan kepada BPS agar melakukan pemutakhiran data secara berkala.
Terlebih, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggah apabila terdapat ketidaksesuaian dalam data desil.
"Target untuk perbaikan desil ini kami tadi menyampaikan agar maksimal dua minggu harus tuntas ketika masyarakat kita mengajukan sanggah desil tersebut melalui kanal-kanal yang sudah disiapkan oleh BPS RI," kata Hadrian.
BACA JUGA:BBM Subsidi Mau Dibatasi Berdasarkan Desil? Pakar Beri Peringatan Keras, Rakyat Diminta Bersabar
Menurut dia, percepatan perbaikan data penting agar data desil yang digunakan pemerintah dapat lebih akurat dan sesuai dengan kondisi masyarakat.
Selain membahas pemutakhiran data desil, rapat tersebut turut membahas anggaran BPS untuk 2027 yang telah tercantum dalam Nota Keuangan.
Politikus PKB ini mengatakan BPS mendapatkan alokasi anggaran sekitar Rp6,4 triliun. Namun, menurut dia, masih terdapat sejumlah program prioritas yang belum masuk dalam anggaran tersebut.
"Jadi, dari anggaran tersebut ternyata sangat banyak program-program prioritas yang belum masuk," ujarnya.
BACA JUGA:BBM Subsidi Mau Dibatasi Berdasarkan Desil, Ojol Menjerit: Kami Juga Butuh!
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,473 triliun untuk memenuhi kebutuhan kegiatan statistik pada 2027.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pagu anggaran yang tercantum dalam Nota Keuangan 2027 belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan lembaganya agar dapat bekerja secara optimal.
"Yang teralokasi di dalam pagu anggaran 2027 dalam Nota Keuangan ini belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan anggaran yang harus kami peroleh supaya kami bisa berjalan secara optimal," kata Amalia saat rapat dengar pendapat di DPR RI, Rabu, 2 September 2026.