BACA JUGA:Menhub Dudy Perkuat Sistem Keselamatan Transportasi, Regulasi Jadi Kunci
"Sekadar ilustrasi, tahun 2015 kewajiban bunga utang memangkas 10 persen pendapatan negara, pada tahun 2026 naik menjadi 19 persen, dan berpotensi terus naik bila target defisit tidak mampu ditekan lebih rendah," katanya.
Said menyebut APBN 2027 mengalokasikan Rp539,7 triliun untuk perlindungan sosial.
Besarnya anggaran tersebut, kata dia, harus diikuti dengan ketepatan sasaran agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Dia menilai persoalan inclusion error dan exclusion error dalam penyaluran bantuan sosial tidak boleh hanya dipandang sebagai persoalan administratif.
"Jangan sampai masyarakat yang seharusnya memperoleh bantuan justru tidak menerimanya. Perbaikan dan pemutakhiran basis data sosial ekonomi harus terus dilakukan agar subsidi dan perlindungan sosial semakin tepat sasaran," ungkapnya.
BACA JUGA:Jaga Perbatasan Laut, BNPP Tekankan Peran Strategis Nelayan
Selain perlindungan sosial, APBN 2027 mengalokasikan Rp824 triliun untuk pendidikan.
Said mengatakan anggaran tersebut harus dipandang sebagai investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Menurut dia, keberhasilan anggaran pendidikan tidak cukup diukur dari tingkat penyerapan anggaran.
Pemerintah harus melihat apakah akses pendidikan berkualitas semakin terbuka, angka putus sekolah menurun, kualitas guru meningkat, dan lulusan semakin sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
"Anak buruh harus memiliki kesempatan menjadi insinyur, anak petani memiliki kesempatan menjadi dokter, dan anak nelayan dapat menjadi peneliti, pengusaha, atau ahli teknologi," ujarnya.
BACA JUGA:Komisi III Titip Pesan ke Kapolri Suyudi: Benahi Oknum Pejabat yang Arogan
Said juga menyoroti alokasi sekitar Rp195,3 triliun untuk ketahanan pangan.
Anggaran tersebut, menurut dia, harus mampu menyeimbangkan kepentingan petani sebagai produsen dan masyarakat sebagai konsumen.
Petani membutuhkan pupuk, sarana produksi, irigasi, pembiayaan, teknologi, serta harga hasil panen yang layak. Di sisi lain, masyarakat membutuhkan pangan dengan harga yang terjangkau.