Dalam forum tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan, pemanfaatan kecerdasan buatan untuk layanan publik harus ditopang oleh ketahanan infrastruktur jaringan yang mumpuni.
"Sebab lalu lintas data sedemikian banyak, perlu dilakukan verifikasi dan validasi. Saran kami, semua instansi yang terlibat dalam aplikasi ini memperkuat sistem IT mereka, terutama aspek storage, bandwidth, backup, dan cybersecurity," tegas Tito.
BACA JUGA:Khoirudin Dorong Konektivitas Transjabodetabek, Perjalanan Warga Perlu Makin Mudah
Arahan penguatan infrastruktur tersebut langsung direspons oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Teguh Setyabudi, yang memastikan pangkalan data kependudukan nasional telah dipersenjatai dengan pelapis keamanan optimal.
Pengetatan akses pangkalan data ini dirancang secara khusus untuk mengamankan arus teknologi verifikasi biometrik pemindai wajah yang akan digunakan oleh jutaan warga.
Benteng pertahanan digital Perlinsos ini ditargetkan sanggup memproses pendaftaran 40 hingga 50 juta keluarga secara serentak hingga penghujung tahun 2026.
Melalui kolaborasi keamanan paripurna ini, pemerintah bertekad menekan tingkat kesalahan sasaran bantuan hingga 50 persen sembari memastikan masyarakat menerima pelayanan secara aman tanpa pungutan liar.