Ia juga mendorong penerapan kebijakan satu pintu agar pernyataan pemerintah mengenai MSCI disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk, seperti Ketua OJK, Menteri Keuangan, atau pimpinan BEI. Disiplin komunikasi diperlukan karena pasar sangat sensitif terhadap pernyataan pejabat.
Pemerintah juga perlu mengevaluasi secara jujur persoalan yang menjadi sorotan MSCI, termasuk dugaan distorsi perdagangan saham dan praktik saham gorengan.
Dino berharap polemik tersebut menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperbaiki tata kelola pasar modal dan memulihkan kepercayaan investor internasional.
“Kita sekarang berada dalam lubang dan kita harus fokus untuk keluar dari lubang, bukan menggali lubang lebih dalam,” ujarnya.