Belajar dari 1998, Dino Patti Djalal Minta Prabowo Tak Abaikan Gejala Krisis Moneter

JAKARTA, DISWAY.ID-- Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal mengingatkan pemerintah agar tidak meremehkan persoalan keuangan dan gejala penurunan kepercayaan pelaku usaha.

Menurutnya, krisis moneter yang tidak ditangani dengan baik dapat berkembang menjadi krisis multidimensi hingga mengancam keberlangsungan pemerintahan.

BACA JUGA:MotoGP Australia 2026 Batal Digelar, Pembalap Tetap Lakukan Lap Perpisahan

Dino mencontohkan kejatuhan pemerintahan Presiden Soeharto pada 1998. Menurut dia, pemerintahan yang saat itu dinilai jauh lebih kuat justru tumbang akibat krisis moneter yang meluas menjadi krisis ekonomi, sosial, keamanan, legitimasi, hingga politik.

“Jangan pernah meremehkan masalah keuangan yang menumbangkan pemerintahan Soeharto yang waktu itu jauh lebih kuat dari pemerintahan sekarang, bukan invasi asing atau kudeta militer, tapi krisis moneter yang berubah menjadi multi-krisis,” kata Dino dalam akun Instagramnya, dikutip Minggu, 25 Oktober 2026.

Dia menilai, tanda-tanda terkikisnya kepercayaan terhadap kondisi ekonomi Indonesia mulai terlihat di kalangan pengusaha, baik di dalam maupun luar negeri.

BACA JUGA:Budisatrio Dijwandono Apresiasi Prestasi Siswa Sekolah Rakyat dalam Olimpiade Bahasa Asing di BBNKT 2026

Gejala tersebut, menurutnya, dirasakan oleh pelaku usaha dari berbagai skala, mulai dari pengusaha besar hingga menengah dan kecil.

Dino mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar mencermati perkembangan tersebut dan memastikan informasi mengenai kondisi riil di lapangan tersampaikan secara utuh.

“Dan kalau presiden tidak mencium gejala ini, berarti beliau tidak mendapat informasi yang sebenarnya mengenai kondisi di lapangan,” ujarnya.

BACA JUGA:Kepala BNPPDT Maruli Simanjuntak Tinjau Progres Pembangunan Jembatan Termanu dan Kapsali di NTT

Dia menyarankan pemerintah mengambil langkah sejak dini untuk memulihkan kepercayaan dunia usaha sebelum kondisinya semakin memburuk. Dino menilai masih ada waktu sekitar tiga tahun ke depan bagi pemerintah untuk memperbaiki situasi tersebut.

“Saran saya, lebih baik mengobati erosi kepercayaan ini dari awal ketimbang menunggu sampai sudah tidak tertolong lagi. Dan masih ada waktu 3 tahun ke depan untuk melakukan hal ini,” katanya.

Sumber: